Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
TIFAUZIAH Tyassuma atau dr Tifa menolak menjawab 68 pertanyaan yang diajukan penyelidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Alasannya sederhana, fisik ijazah yang dipersoalkan tidak diperlihatkan saat pemeriksaan berlangsung.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 1 jam 20 menit di Mapolda Metro Jaya pada Jumat (11/7). Tifauziah menyebut pertanyaan yang diajukan sebagian besar berkaitan dengan penelitian dan pendapatnya soal keabsahan ijazah Jokowi.
"Tentunya saja pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik dalam 10 tahun ini, ya tentu saja yang saya tanya dulu ya yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab, kalau ijazahnya tidak ada percuma kan bertanya jawab gitu ya," kata dr TIfa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/7).
Menurutnya, klarifikasi dari pihak penyelidik seharusnya dilengkapi dengan bukti utama, yakni dokumen ijazah yang menjadi pokok perkara. Tanpa dokumen tersebut, ia menilai proses tanya jawab tidak akan menghasilkan klarifikasi yang objektif.
"Kalau ada ijazahnya di depan meja ini ya kita berbincang-bincang tentang ijazah tersebut. Itu akan relevan dengan pertanyaan yang akan diajukan kepada saya," ujarnya.
Klarifikasi utama, kata dia, terkait soal ijazahnya. Menurutnya, 68 pertanyaan itu melingkupi soal ijazah tersebut. Namun, ia mengaku tidak bisa menjawab pertanyaan karena tidak ada fisik ijazahnya.
Tifauziah merupakan salah satu dari tujuh orang yang dilaporkan dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Selain dirinya, terdapat nama-nama lain seperti Ketua TPUA Eggi Sudjana, Wakil Ketua Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, Pakar Telematika Roy Suryo, dan Rustam Efendi.
Enam terlapor lainnya sudah lebih dahulu diperiksa pada Senin, 7 Juli 2025. Sebelumnya, ajudan Presiden Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, juga telah memberikan keterangannya pada Kamis, 3 Juli 2025.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa seluruh pemeriksaan ini masih dalam tahap penyelidikan. Penyelidik sedang mendalami berbagai laporan yang masuk, termasuk dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan. (P-4)
Sebanyak 72,6% publik juga mengatakan isu ini tidak memengaruhi kepercayaan mereka terhadap Jokowi.
SIDANG perdana gugatan perdata terkait dugaan fitnah pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (29/7).
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved