Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEPALA Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Irjen Karyoto mengisyaratkan nasib kasus tudingan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tergantung gelar perkara khusus Bareskrim Polri. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Penyelidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
"Nanti kita lihat dari Mabes aja, karena kita kan kemarin kan sudah gelar perkara khusus ya, nanti kita lihat," kata Karyoto kepada wartawan dikutip Jumat (11/7).
Dalam penyelidikan kasus ini, Polda Metro telah memeriksa sejumlah saksi, ahli, dan terlapor. Seperti Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah; Ketua TPUA, Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Ahli Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar; Pakar Telematika Roy Suryo; dan Rustam Efendi.
Kemudian, satu terlapor lainnya yakni Dokter Tifauziah Tyassuma diperiksa pagi tadi Jumat, (11/7). Selain itu, Penyelidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga telah memeriksa ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah diperiksa pada Kamis (3/7).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebut para saksi dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan. Penyelidik disebut memerlukan klarifikasi terkait peristiwa-peristiwa yang sedang didalami.
"Dari mulai dugaan pencemaran nama baik hingga dugaan penghasutan. Ya, sebagaimana beberapa dasar laporan polisi," kata Ade Ary, Selasa (8/7).
Di samping itu, Biro Wassidik Polri menggelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025. Adapun gelar perkara khusus ini dilakukan atas permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) selaku pelapor.
Hadir dalam agenda itu Ketua TPUA Eggi Sudjana; Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah; Mantan Menteri ESDM Said Didu; Ahli Digital Forensik, Rismon Sianipar; Dokter Tifauziah Tyassuma; Pakar Telematika Roy Suryo. Dari pihak terlapor hadir Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan.
Selain itu, Polri juga menghadirkan Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam, Ombudsman, Komnas HAM. Sementara itu, dari Polri hadir Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, selaku pihak yang menyelidi kasus ijazah Jokowi; dan dari pengawas internal Polri hadir Itwasum Polri; Divisi Propam Polri; serta Divisi Hukum Polri.
Gelar perkara khusus dimulai pukul 10.00 WIB hingga malam hari. Kini, semua pihak masih menunggu pengumuman hasil gelar perkara dari Biro Wassidik Polri, apakah hasilnya sama dengan penyelidikan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yakni ijazah Jokowi asli. (Yon/P-3)
Sebanyak 72,6% publik juga mengatakan isu ini tidak memengaruhi kepercayaan mereka terhadap Jokowi.
SIDANG perdana gugatan perdata terkait dugaan fitnah pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (29/7).
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved