Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa peringatan HUT ke-79 Bhayangkara seharusnya tidak berhenti pada seremoni atau unjuk kekuatan belaka. Menurutnya, ada sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak untuk dituntaskan demi memperbaiki citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Peringatan HUT Bhayangkara bukan sekedar seremonial atau ritual saja, tetapi harus dimaknai sebagai sarana refleksi perjalanan sejarah Polri sebagai perangkat negara yang lahir dari rakyat, bersama-sama rakyat menciptakan rasa aman dan tertib masyarakat," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (1/7).
Ia menekankan pentingnya seluruh jajaran Polri untuk kembali meneladani semangat para pendiri kepolisian, seperti Jenderal (Purn) R.S. Soekanto dan Jenderal (Purn) Hoegeng.
“R.S. Soekanto dikenal menjaga jarak dari kepentingan politik, sementara Hoegeng adalah simbol keteladanan dalam menjaga integritas dan menjauhkan institusi dari kepentingan pribadi. Inilah nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi cermin bagi Polri saat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja Polri secara keseluruhan. Ia mempertanyakan apakah kinerja Polri hari ini sudah sesuai dengan cita-cita para pendiri serta semangat reformasi 1998, yang menegaskan posisi Polri sebagai institusi sipil.
“Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus menjadi dasar strategi, kebijakan, dan implementasi kerja Polri ke depan,” tegasnya.
Ia juga menyebut perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tiga aspek utama di tubuh Polri, yakni instrumen, struktur, dan kultur.
Menurutnya, banyak instrumen yang belum berpihak kepada masyarakat, struktur yang masih elitis dan mudah terseret kepentingan politik, serta kultur yang belum sepenuhnya menjunjung meritokrasi dan profesionalisme.
Bambang menambahkan, jargon seperti “Polri bersama masyarakat” hanya akan bermakna bila diiringi dengan perubahan nyata dalam orientasi pelayanan dan penguatan integritas institusi.
Peringatan Hari Bhayangkara, lanjutnya, seharusnya menjadi momen untuk mendengarkan kritik-kritik masyarakat sebagai cerminan harapan mereka terhadap institusi kepolisian.
“Refleksi terhadap kritik masyarakat adalah langkah awal untuk membangun Polri yang benar-benar dipercaya dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya. (P-4)
Nasyiatul Aisyiyah merupakan organisasi otonom dari Aisyiyah, yang merupakan bagian dari organisasi Muhammadiyah.
HARI Bhayangkara ke-79 di Polres Klaten, diperingati dengan upacara yang dipimpin oleh Kapolres AKB Nur Cahyo AP.
PUNCAK pelaksanaan Hari Bhayangkara di lingkup Polres Lembata, Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/7), ditandai apel bersama yang dihadiri jajaran Forkopimda.
Warga Jakarta untuk menggunakan jalur-jalur alternatif saat pelaksanaan upacara HUT ke-79 Bhayangkara pada Selasa, 1 Juli 2025, demi menghindari kemacetan.
kawasan Gelora Bung Karno (GBK) akan difungsikan sebagai kantong parkir saat perayaan HUT ke-79 Bhayangkara, yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Selasa, 1 Juli 2025.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved