Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) sepakat dengan wacana kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yaitu mengirim para murid nakal ke barak militer untuk ikut pelatihan. Menurut Taufik, hal itu bisa diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Pada dasarnya semua pelajar adalah anak yang baik. Hanya saja karena masih muda mereka punya energi berlebih yang perlu disalurkan ke kegiatan positif. Saya sangat setuju sekali dan sangat mendukung sekali jika para pelajar nakal, dalam tanda kutip nakalnya, diberikan pelatihan yang sifatnya memang menyalurkan energi fisik mereka ke arah yang positif," ujar Taufik saat dihubungi Rabu (30/4).
"Pada umumnya sih sebenarnya seorang anak, seorang pelajar itu pada dasarnya baik," lanjutnya menambahkan.
Kendati demikian, Taufik memberi catatan agar pelatihan yang diberikan hanya semi militer. Hal ini dilakukan untuk tak memberi kesan pemerintah mengarahkan mereka untuk berkarir sebagai aparat.
"Salah satunya kalau misalnya ikut pelatihan militer mungkin bukan militer penuh ya, tapi semi militer kalau militer yang penuh ya tentu saja dia harus berkarir nanti ke ABRI dan seterusnya," ucap Taufik.
Oleh karena itu, ia berharap Pramono bisa membuat kebijakan berupa pembinaan gaya semi militer kepada para siswa nakal. Dengan pendidikan karakter dan kegiatan positif, ia meyakini mereka tak akan lagi melakukan kegiatan negatif.
"Jadi karena memang pelajar masih muda, mereka masih punya kelebihan energi, maka yang memang harus diarahkan adalah energinya itu. nah salah satunya kalau misalnya ikut pelatihan militer," pungkasnya. (E-3)
Pada era modern saat ini, peradaban terbaik untuk Kabupaten Bekasi adalah mengembalikan hamparan sungai sepanjang mungkin tanpa ada yang membatasi.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
KEPALA Sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) dinonaktifkan terkait dugaan pungutan liar (pungli).
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved