Kinerja Pemerintah Disorot Buntut Kemacetan Horor di Tanjung Priok

SEJUMLAH ruas jalan seputaran pelabuhan Tanjung Priok dilanda macet tak bertepi. Situasi ini terjadi akibat tidak mengalirnya arus truk pengangkut peti kemas di dalam area pelabuhan. Menurut penguasa pelabuhan tersibuk di Indonesia yang terdiri dari Pelindo dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP. 

Kemacetan itu terjadi akibat peningkatan arus peti kemas yang akan melakukan receiving-delivering kontainer di Terminal NPCT-1. Direktur National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, menilai besar kemungkinannya kemacetan disebabkan oleh pelarangan operasi truk dalam masa Lebaran 2025. 

"Pengambil keputusan dan kebijakan salah hitung atau tidak mempertimbangkan dampaknya (pembatasan truk) tadi," ungkap Siswanto, Jumat (18/4).

Baca juga : Pelindo Ungkap Penyebab Kemacetan di Tanjung Priok

Lebih jauh diuraikannya, kata dia, dalam masa sekitar lebaran, banyak kapal yang omit atau menunda sandar. Setelah masa lebaran usai banyak kapal dengan muatan penuh memaksa sandar sehingga banyak terminal kewalahan, tidak hanya di NPCT-1. 

Ia juga menyoal pernyataan Pelindo yang menguraikan bahwa sesungguhnya pelayanan sisi laut ke dermaga berjalan baik, berth planning berjalan semestinya, pelayanan pandu/tunda berjalan optimal, dan dermaga bisa optimal disandari kapal. Pelayanan terminal juga berjalan baik, peralatan B/M dalam kondisi siap, performansi B/M di terminal juga cukup terkendali, tidak ada kendala di gate system.

Namun menurut dia yang menjadi masalah adalah pelayanan keluar dari pelabuhan menjadi terkendala karena depo-depo di luar pelabuhan tidak siap, lonjakan arus kendaraan keluar masuk pelabuhan tidak diantisipasi dengan baik. "Dan, itu merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan untuk memikirkannya sebelum mengambil keputusan pembatasan truk. Sayangnya tidak dilakukan," tegasnya.

Siswanto mengatakan semuanya merupakan kesalahan besar dari pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perhubungan yang dipimpin Dudy Purwagandhy. "Keteledorannya amat mahal bagi perekonomian nasional yang tengah tertatih," pungkas Siswanto. (Cah/P-3)