Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
DIREKTUR Utama Pelindo Arif Suhartono menyampaikan bahwa penyebab utama dari kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok disebabkan karena meningkatnya jumlah kendaraan yang akan mengambil dan mengirim peti kemas khususnya ke terminal NPCT1 yang biasanya hanya 2.500 saat ini sekitar lebih dari 4.000 hal ini disebabkan setelah Lebaran dan juga hari akan hari libur pada Jumat (18/4).
"Kami sampaikan tidak ada permasalahan dengan sistem yang ada pada terminal," kata Arif melalui keterangan tertulis yang diterima.
Untuk mengatasi kemacetan tersebut, Arif menyebut bahwa Pelindo mengambil langkah dengan menghentikan sementara operasi kapal sehingga terminal fokus melayani Operasional lapangan.
"Jika di terminal NPCT1 masih penuh maka diputuskan untuk digeser ke terminal lain. Sejak kemarin kami pantau dan tadi pagi arus sudah mulai lancar," bebernya.
Untuk sementara, Pelindo memutuskan untuk membatasi jumlah kontainer yang akan masuk dan keluar sampai dengan situasi normal. (Fal/M-3)
kebijakan pemerintah yakni pembatasan operasional logistik selama 16 hari pada libur Lebaran menjadi penyebab kemacetan horor di Tanjung Priok.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas terjadinya peristiwa kemacetan di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Kejadian kemacetan di Tanjung Priok ini terjadi pada Rabu hingga Kamis (16-17 April 2025) dan dianggap sebagai indikasi adanya masalah besar dalam sistem logistik nasional Indonesia.
Yusman yang mengaku datang dari Bogor untuk mengantarkan barang ke kawasan Pelabuhan Tanjug Priok harus gigit jari karena terjebak kemacetan beberapa jam.
PELINDO Regional 2 Tanjung Priok menjelaskan penyebab kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, akibat meningkatnya arus barang peti kemas.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved