Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah fokus melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi kali Ciliwung, khususnya di tiga wilayah yakni Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Hendri merinci di Kelurahan Cawang sebanyak 411 bidang tanah, Kelurahan Bidara Cina 162 bidang tanah, dan Kelurahan Pengadegan 61 bidang tanah, akan dibebaskan.
"Untuk luasan lahan yang dibebaskan yakni Cawang: 58.946 m2, Pengadegan: 13.101 m2, Bidara Cina: 57.035 m2," kata Hendri 'melalui keterangannya, Jumat (7/3).
Kendati demikian, Hendri mengatakan ada beberapa kendala yang ditemukan dalam proses pembebasan lahan. Diantaranya yakni alas hak yang masih berupa tanah garapan.
"Perlu pembuktian kepemilikannya dan penelitian yang lebih komprehensif," jelas Hendri.
Lalu kendala lain dalam melakukan pembebasan lahan yakni keterbatasan anggaran. Ditambah lagi, dalam proses pembuatan penetapan lokasi, masih ada warga yang menolak rencana normalisasi.
"Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan," ungkap Hendri.
Padahal, lahan yang dibebaskan nantinya akan dimanfaatkan untuk pelebaran sungai. Kemudian sungai akan ditanggul dan dibangun jalan inspeksi.
"Adapun yang mengerjakannya ialah Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," kata Hendri. (Far/M-3)
Akan dilakukan pembebasan lahan dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati di Jakarta Selatan dengan panjang total 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang Kali Ciliwung.
Penentuan lokasi (penlok) menjadi salah satu alasan lambannya pembebasan lahan. Bila tak segera rampung, masa berlaku penenentuan lokasi habis.
KEGIATAN normalisasi Sungai Wulan akan segera dilakukan dengan anggaran mencapai Rp1,2 triliun guna mengatasi banjir yang kerap melanda Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara, Jawa Tengah.
Pada tahun ini, Pemprov DKI masih melanjutkan pembayaran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan tanggul normalisasi.
Normalisasi pintu air dilakukan untuk mengatasi genangan air yang kerap membanjiri areal persawahan di wilayah tersebut.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
Pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan
Akibat rob, setiap hari warga harus berjibaku menghadapi kesulitan banjir dengan menerobos genangan setinggi lutut orang dewasa untuk dapat keluar masuk desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved