Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah fokus melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi kali Ciliwung, khususnya di tiga wilayah yakni Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Hendri merinci di Kelurahan Cawang sebanyak 411 bidang tanah, Kelurahan Bidara Cina 162 bidang tanah, dan Kelurahan Pengadegan 61 bidang tanah, akan dibebaskan.
"Untuk luasan lahan yang dibebaskan yakni Cawang: 58.946 m2, Pengadegan: 13.101 m2, Bidara Cina: 57.035 m2," kata Hendri 'melalui keterangannya, Jumat (7/3).
Kendati demikian, Hendri mengatakan ada beberapa kendala yang ditemukan dalam proses pembebasan lahan. Diantaranya yakni alas hak yang masih berupa tanah garapan.
"Perlu pembuktian kepemilikannya dan penelitian yang lebih komprehensif," jelas Hendri.
Lalu kendala lain dalam melakukan pembebasan lahan yakni keterbatasan anggaran. Ditambah lagi, dalam proses pembuatan penetapan lokasi, masih ada warga yang menolak rencana normalisasi.
"Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan," ungkap Hendri.
Padahal, lahan yang dibebaskan nantinya akan dimanfaatkan untuk pelebaran sungai. Kemudian sungai akan ditanggul dan dibangun jalan inspeksi.
"Adapun yang mengerjakannya ialah Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," kata Hendri. (Far/M-3)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana normalisasi Kali Cakung Lama akan berdampak dengan pembebasan lahan warga.
Kerusakan sungai akan berimbas pada risiko banjir yang semakin luas.
Normalisasi merupakan langkah krusial menekan risiko banjir, terutama menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi hingga Februari
Pendangkalan Kali Gayaran yang cukup parah juga mengakibatkan warga kampung nelayan kesulitan menambatkan perahunya.
Retakan rumah tersebar di RT 02 dan RT 3 RW 13 Desa Ciburuy. Kejadian ini telah dilaporkan kepada pihak desa
Proyek ini dimulai sejak era Gubernur DKI Joko Widodo. Namun, normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved