Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PULUHAN warga rumah susun yang tergabung dalam Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) terus menyuarakan keberatan mereka terhadap kenaikan tarif air yang diberlakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya). Hingga saat ini, mereka mengaku belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Selama tiga minggu terakhir, sekitar 45 Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) secara bergantian mendatangi Balai Kota Jakarta untuk mengajukan surat keberatan serta laporan masyarakat. Mereka menilai bahwa kebijakan yang menyamakan kelompok pelanggan rumah susun dengan pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran sangat tidak adil.
Ketua PPPSRS Boulevard Mediterania Residences, Kian Tanto, menyatakan bahwa warga rumah susun merasa dirugikan karena dikategorikan dalam Kelompok K III, yang seharusnya ditujukan untuk gedung komersial.
“Warga kami adalah rumah tangga yang menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan mandi. Namun, kami dikenakan tarif penuh seperti gedung bisnis,” ujar Kian usai mengajukan surat keberatan di Balai Kota, Kamis (6/3).
Kian juga berkesempatan bertemu langsung dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Dalam pertemuan singkat itu, Kian menyampaikan harapan agar Pemprov Jakarta mengkaji ulang kebijakan pengelompokan tarif air minum bagi rumah susun.
Ia menekankan bahwa rumah susun seharusnya masuk dalam Kelompok K II dengan tarif dasar yang lebih sesuai dengan karakteristik hunian warga.
Menurut Kian, Gubernur meminta warga rumah susun bersabar karena saat ini pemerintah sedang mengkaji ulang kebijakan tersebut. “
Tadi beliau terburu-buru karena ada rapat dengan menteri. Namun, beliau memahami keresahan warga rumah susun dan langsung meminta asistennya untuk menjadwalkan pertemuan dengan P3RSI besok pagi,” ungkapnya.
Aksi penyampaian keberatan ini telah dimulai sejak 26 Februari 2025 dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir minggu depan. Warga berharap Gubernur Pramono Anung dapat segera memberikan solusi yang berpihak kepada mereka agar kebijakan tarif air yang berlaku lebih adil bagi penghuni rumah susun di Jakarta. (Z-10)
SEJUMLAH pengelola rumah susun atau apartemen di Jakarta mengapresiasi inisiasi Perumda PAM Jaya dalam menetapkan tarif air bagi warga penghuni apartemen.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Andri Santosa merespons positif terkait penyesuaian tarif yang ditetapkan PAM Jaya pada awal 2025.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati, menyoroti komitmen PAM Jaya dalam meningkatkan infrastruktur, terutama proyek pipanisasi.
Sejumlah warga rumah susun di DKI Jakarta menyampaikan protes terhadap kebijakan kenaikan tarif air bersih oleh Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya).
PAM ini cuma pelaksana yang ditugaskan untuk menaikkan harga tarif. Dari yang tadinya Rp7.000, sekarang minimal Rp12.000.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengakui mencontoh sejumlah program unggulan pemerintah Singapura untuk diterapkan di Indonesia, salah satunya yatu perumahan murah untuk rakyat.
Adjit Lauhatta kembali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (DPP P3RSI) untuk periode ketiga
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano 'Si Doel' Karno mengatakan rumah susun (rusun) sebagai solusi atas persoalan kampung kumuh di Jakarta.
KETUA DPP P3RSI Adjit Lauhatta mengeluhkan kelompok pelanggan rumah susun ditempatkan sebagai K III yang kenaikan tarif air bersihnya mencapai 71 persen
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved