Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah menyediakan sebanyak 100 ribu kuota mudik gratis Lebaran 2025. Kuota itu diberikan untuk pengguna kereta api dan kapal laut.
"Ini juga mudah-mudahan bisa sedikit membantu masyarakat yang akan mudik nanti," ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sabtu, 1 Maret 2025.
AHY menuturkan nantinya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian BUMN bakal melakukan skema mudik gratis tersebut. "Kita akan memastikan armada mudik yang digunakan dalam kondisi yang laik pakai untuk memastikan keselamatan pemudik. Tak ada mudik gratis bagi masyarakat yang ingin menggunakan pesawat," katanya.
Pihaknya pun mengimbau kepada perusahaan kendaraan yang melebihi kapasitas muatan atau over dimension over loading (ODOL) agar patuh aturan, demi mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.
"Kita ingin memastikan bukan hanya pengemudi, tapi juga para owner harus bertanggung jawab. Jangan sampai truk-truknya berlebihan kapasitas, terutama di jalan-jalan yang padat penduduk yang pengemudi itu bisa menyebabkan kecelakaan di jalan," jelasnya.
Pemerintah pun secara resmi menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik hingga tarif perjalanan tol selama periode mudik Lebaran 2025.
Dengan adanya kebijakan penurunan harga tiket pesawat khususnya untuk perjalanan domestik, secara keseluruhan penurunannya mencapai angka 13 hingga 14 persen.
"Agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Natal tahun lalu, tapi yang lebih membahagiakan ada insentif tambahan berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat itu," ungkapnya.(P-1)
Pada tahun 2025 ini, Pelni menyediakan kuota sebanyak 500 penumpang dengan rute Sampit-Semarang.
Selain armada bus, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara juga akan menggunakan kereta api dan kapal Pelni dalam program Mudik Gratis Lebaran 2025.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved