Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KASUS dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia selama acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di Jakarta telah menjadi sorotan publik.
Berikut adalah kronologi lengkap dan fakta terbaru terkait kasus ini:
Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 berlangsung pada 13-15 Desember 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Acara tahunan ini dihadiri oleh ribuan penonton dari berbagai negara, termasuk sekitar 400 warga negara Malaysia.
Setelah acara berakhir, sejumlah WN Malaysia melaporkan melalui media sosial bahwa mereka menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi.
Mereka mengaku dipaksa menjalani tes urine di lokasi acara dan diminta membayar sejumlah uang, meskipun hasil tes urine menunjukkan negatif narkoba.
Laporan awal menyebutkan kerugian mencapai RM 9 juta (sekitar Rp32 miliar).
Polri segera merespons laporan ini dengan melakukan penyelidikan. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menangkap 18 oknum polisi yang diduga terlibat dalam pemerasan.
Mereka berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengungkapkan bahwa total korban mencapai 45 orang, semuanya WN Malaysia. Barang bukti berupa uang hasil pemerasan sejumlah Rp2,5 miliar ditemukan, berbeda dari klaim awal sebesar Rp32 miliar.
Selain itu, rekening khusus yang digunakan untuk menampung uang hasil pemerasan berhasil dilacak.
Sebanyak 34 anggota polisi dimutasi sebagai buntut dari kasus ini. Sidang kode etik terhadap 18 oknum polisi yang diduga terlibat dijadwalkan pada awal Januari 2025.
Mabes Polri mengambil alih kasus ini untuk memastikan transparansi dan keadilan.
Tujuh anggota Polri telah diidentifikasi perannya dalam kasus ini dan dijatuhi sanksi. Polri berkomitmen menyelesaikan kasus ini dengan tegas demi menjaga nama baik institusi serta hubungan baik dengan negara Malaysia.
Kasus ini mendapat perhatian besar dari media di Indonesia dan Malaysia. Banyak pihak yang mendesak adanya reformasi menyeluruh di tubuh Polri untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat.
Kasus pemerasan terhadap WN Malaysia di DWP 2024 menunjukkan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas di institusi kepolisian.
Polri berjanji untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat. (Z-10)
Anam menyebut Paminal Polri butuh waktu untuk memastikan itu. Oleh karena itu, kata Anam, perlu sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap ke-18 anggota. Sidang etik digelar pekan depan.
Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan pihaknya belum fokus ke pidana. Melainkan fokus ke sidang etik terlebih dahulu.
Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim memastikan akan menggali motif pemerasan warga negara (WN) Malaysia oleh 18 anggota.
Kapolda Metro Jaya mutasi besar-besaran terhadap 34 anggota jajaran Satuan Reserse Narkoba buntut kasus pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia.
POLDA Metro Jaya melakukan mutasi besar-besaran terhadap 34 anggota jajaran Satuan Reserse Narkoba buntut kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia.
Kasus ini sudah menjadi sorotan kancah dunia internasional terkait penegakan hukum di Indonesia dalam hal ini adalah institusi Polri.
Kasus pemerasan yang melibatkan warga negara (WN) Malaysia saat menghadiri Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 telah mencoreng nama institusi Polri.
Tujuh polisi mengajukan banding atas sanksi etik terkait kasus pemerasan 45 WN Malaysia di konser DWP 2024. Proses banding dilakukan sesuai Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved