Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI buka suara terkait dugaan pemerasan terhadap warga asal Malaysia saat menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan membantah kabar itu. Ia menjelaskan polisi hanya melakukan pengamanan acara DWP.
"Kalau sepengetahuan kami, kami tidak monitor kejadian seperti itu, ditangkap, dipalak, dan tes urine. Kami saat itu pengamanan," kata Jamalinus saat dihubungi, Kamis (19/12).
Meski begitu, dirinya mengaku akan mengecek ke anggotanya yang bertugas di DWP 2024. Apakah ada yang minta penonton tes urine atau tidak seperti apa yang viral di media sosial.
"Kami sedang cek juga ke jajaran kita apakah ada kejadian seperti yang diberitakan," ucapnya.
Diketahui, DWP 2024 digelar pada 13-15 Desember. Usai acara, akun Instagram penyelenggara DWP dibanjiri komentar protes warganet.
Sebagian besar keluhan datang dari penonton luar negeri, khususnya Malaysia. Mereka mengaku kecewa karena tidak dapat melakukan pesta dansa alias rave dengan leluasa karena adanya intervensi.
Beberapa penonton pun juga mengaku adanya pemerasan yang dilakukan polisi yang menyamar dalam kerumunan.
"Pengalaman buruk tiba-tiba disuruh test urine dan banyak yang kena juga. Goodbye DWP," tulis seseorang di akun Instagram DWP.
"400+ orang Malaysia mengalami penghinaan ini. Keamanan, uang, dan waktu kami benar-benar habis! Budaya dan tempat belanja negara kalian memang yang terbaik bagi kami, tapi tidak dengan korupsinya," tulis warganet lainnya.
"Acara terburuk yang pernah ada, tidak akan datang lagi," ujar warganet lain.
Sementara itu, pihak DWP pun telah buka suara terkait hal ini. Pihaknya sangat menyesali kejadian buruk tersebut menimpa para pengunjungnya.
Pihak promotor berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan pengalaman penonton DWP 2024. Bersama yang berwenang, pihaknya akan mengusut kasus tersebut agar tidak terulang dikemudian hari.
"Keselamatan, kesejahteraan, dan pengalaman anda merupakan prioritas utama kami dan akan selalu menjadi prioritas utama kami. Kami secara aktif bekerja sama dengan otoritas dan badan pemerintah terkait untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi guna mencegah insiden seperti itu terjadi lagi," ucap akun Instagram @djakartawarehouseproject. (P-5)
Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Dia dipecat tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri buntut kasus pemerasan penonton DWP 2024.
Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Pembinaan Masyarakat Nadan Pemeliharaan Keamanan (Binmas Baharkam) Polri.
Kapolda Metro Jaya mutasi besar-besaran terhadap 34 anggota jajaran Satuan Reserse Narkoba buntut kasus pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia.
Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim memastikan akan menggali motif pemerasan warga negara (WN) Malaysia oleh 18 anggota.
Belum dipastikan tindak pidana narkoba itu bakal turut ditangani Polri atau tidak. Adapun, sudah ada dua WN Malaysia yang mengadukan kasus pemerasan ini ke Divpropam Polri.
Ada 45 WN Malaysia yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
KPK telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyerahkan bukti tambahan, termasuk melalui platform daring (online)
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved