Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, Khoirudin mengatakan dirinya akan fokus dalam penyelesaian permasalahan mendasar di Jakarta, seperti kemacetan,banjir, kesejahteraan hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
"Setelah itu, kita kolaborasi bersama-sama seluruh elemen untuk mencoba menyelesaikan. Tentu, butuh waktu untuk berproses," jelasnya kepada awak media usai pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD DKI Jakarta kemarin jumat, dikutip Sabtu (5/10).
Oleh karenanya untuk mengejar penyelesaian persoalan tersebut, DPRD memastikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2025 segera dilakukan.
Baca juga : Kemitraan Sekolah Swasta dalam PPDB Dibutuhkan Untuk Atasi Masalah Daya Tampung
"(Saya pastikan) Terkejar. APBD Murni terakhir paling telat tanggal 30 November. Kita akan selesaikan di pertengahan November," jelasnya.
Ia mengatakan, adapun prioritas Khoirudin dalam pembahasan APBD 2025 yang akan berlangsung November ini, lebih terkait realisasi sekolah swasta bahkan negeri gratis yang dijanjikan akan mulai di 2025.
"Yang pertama pendidikan. Kita ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan oleh warga Jakarta, terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri," jelasnya.
Baca juga : Kisruh KJMU, DPRD Sebut Akibat Anggaran Pendidikan Disunat
"Kami sudah lakukan kajian dan sudah presentasi Dinas Pendidikan untuk menerima semua siswa Jakarta bersekolah negeri dan swasta (gratis)," papar Politisi PKS itu.
Ketua DPW PKS Jakarta ini juga mengimbau Dinas Pendidikan segera menginventarisasi keperluan terkait sarana prasarana seluruh sekolah.
Ia mengatakan, hampir tiga ribu sekolah swasta akan bergabung menyukseskan program Sekolah Swasta Gratis yang digagas Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga : Dana Penanganan Banjir Jakarta Rp2 Triilun, DPRD: Fokus Normalisasi
“Sekarang ketimpangan fasilitas Negeri dan Swasta. Sarana dan prasarana, kemampuan gurunya juga. Kewajiban kita mengawal proses ini dengan baik,” ujar Khoirudin, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Ia berharap, penyetaraan fasilitas yang timpang antara Sekolah Negeri dan Swasta ini menjadi pekerjaan rumah (PR) Dinas Pendidikan yang diprioritaskan lima tahun kedepan.
Dengan fasilitas yang mumpuni, maka dapat mendukung proses belajar mengajar, sehingga diharapkan tahun 2045 saat Indonesia Emas akan lahir generasi-generasi muda berkualitas.
“Pendidikan itu hak masyarakat, dan kewajiban negara, maka semuanya harus kita tunaikan,” tutur Khoirudin.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar honor guru di Sekolah Negeri dan Swasta tidak dibedakan. Pasalnya ia menemukan banyak guru swasta mengeluhkan karena honor yang diterima jauh Upah Minimum Provinsi (UMP). (Far/M-4)
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved