Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan keluhan mahasiswa yang tidak lagi terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) disebabkan salah satunya karena pengurangan anggaran oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dalam penyusunan APBD 2024 saja, Ima mengatakan ada penurunan anggaran bantuan biaya pendidikan khusus KJMU. Hal itu sudah ditentang sebelumnya oleh DPRD saat itu, namun Ima mengaku Pemprov DKI tetap menurunkan nominal anggarannya.
"Masalah utama adalah ketika anggaran dipotong. Dari total (kuota) 19 ribu (penerima), jadi 7.900 yang dapat. Cuma, kita protes, tetap saja mereka bilangnya segitu. Akhirnya hari ini kejadian (keluhan mahasiswa)," kata Ima saat dihubungi, Rabu (6/4).
Baca juga : Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp3 M untuk Beli Baju Dinas dan Pin Emas Anggota DPRD Baru 2024
Bukan hanya itu, faktor lainnya yakni metode Pemprov dalam menentukan hak penerimaan KJMU dengan cara pencatatan aset atau kendaraan yang dimiliki tiap keluarga mahasiswa.
Ima memandang cara tersebut belum efektif untuk mengategorikan kemampuan sosial-ekonomi setiap orang.
Sebenarnya, DPRD telah mengingatkan Pemprov DKI untuk tidak menggunakan data kepemilikan aset atau kendaraan untuk dipadankan dalam basis data penerima bantuan pendidikan.
Baca juga : Pemprov DKI Sahkan APBD 2024 Rp81,7 Triliun
Hal ini telah diwanti-wanti oleh DPRD sejak penyusunan anggaran. Hanya saja, Ima mengaku masukan dari dewan sering kali tak didengar.
"Masih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya. Padahal, yang saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat. Kasihan orang-orang seperti itu, yang harusnya mereka mendapatkan hak, jadi tertunda bahkan hilang," jelas Ima.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku memang terdapat perubahan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024 karena mekanisme baru dalam penggunaan sumber datanya.
Sumber data yang dimaksud salah satunya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari dan November 2022, serta per Januari dan Desember 2023 yang disahkan oleh Kementerian Sosial. (Far/Z-7)
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved