Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang juga putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) buka suara mengenai ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD yang sempat disorot publik.
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan. "Anggota Dewan yang tidak hadir bukannya leyeh-leyeh atau malas-malasan. Karena di hari itu juga ada tugas masing-masing," kata Zita di Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam.
Menurut dia, ketidakhadirannya pada rapat paripurna Senin (29/7/2024), dapat dimaklumi karena rapat tersebut hanya berisi pandangan fraksi-fraksi dan bukan rapat pengambilan keputusan.
Baca juga : KPU DKI Segera Urus PAW Cinta Mega yang Dipecat karena Main Judi Slot
Zita juga menjelaskan bahwa pada hari yang sama, ia juga melakukan kegiatan kedewanan yang lain. Karena, kata Zita, tugas Dewan ada tiga, yaitu menyusun anggaran, legislasi dan pengawasan.
"Bagi saya pribadi, yang paling penting itu tugas pengawasan, turuna langsung ke masyarakat," tuturnya.
Mengenai unggahan (posting) di media sosial yang memperlihatkan dirinya sedang berolahraga, Zita menegaskan kegiatan tersebut dilakukan pada pagi hari, bukan siang hari.
Baca juga : Terima Cinta Mega Jadi Caleg, Ini Pembelaan PAN
"Postingan di media sosial itu saya lakukan pada siang hari. Sedangkan olahraga itu sekitar jam 06.00-08.00 WIB," katanya.
Pada saat memimpin rapat paripurna DPRD terkait penyerahan Raperda RTRW 2024-2044 Pemprov DKI, Zita sempat diinterupsi oleh anggota Dewan lainnya untuk mengklarifikasi ketidakhadirannya pada saat paripurna.
Zita Anjani sempat memberikan klarifikasi, akan tetapi ada anggota Dewan lainnya yang menginterupsi. Karena itu merupakan ranah pribadi sehingga tidak laik diungkapkan di rapat paripurna. (Ant/P-3)
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved