Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI NasDem DKI Jakarta mewadahi audiensi antara mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan Dinas Pendidikan (Disdik). Puluhan mahasiswa mengeluhkan belum cairnya KJMU.
"Kita mempermasalahkan webnya, kalau ada ketentuan expired diinfokan dan yang utama kapan KJMU cair," ujar Ketua Umum Naramuda Syahid, Dzikrika Rachman, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Dzikri juga mempermasalahkan pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memastikan tidak ada peserta KJMU yang dicabut. Hal ini diungkapkan Heru saat melakukan audiensi dengan sejumlah mahasiswa pada 9 Maret 2024.
Baca juga : KJMU Tahap 1 2024 Diperpanjang, 11.470 Terdaftar, 294 Mahasiswa Diminta Lengkapi Dokumen
"Kita diberikan kata-kata manis setiap penerima yang di tahap sebelumnya menerima uang, pasti akan cair, ternyata narasinya dibawahnya ada akan cair jika tidak melanggar, ada verifikasi ulang," jelasnya.
Dia menyebut kurang lebih ada seribuan peserta KJMU yang dibatalkan. Sebab, tercatat dianggap masyarakat mampu.
"Ada data yang saat pemadatan data tidak sinkron dengan di lapangan," jelasnya.
Baca juga : Anak ASN dan Pegawai BUMN Punya KJMU, Ini Penjelasannya
Selain mahasiswa, hadir juga sejumlah orang tua yang meminta kejelasan pencairan KJMU. Salah satu orang tua menyebut anaknya yang tengah berkuliah di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, mengaku tengah kesulitan membayar kosan.
"Tanggal 25 saya harus bayar kosan anak Rp800 ribu, kapan KJMU cari, kami selaku orang tua, mereka sudah menjerit disana," tutur salah satu orang tua murid.
Aspirasi ini pun diterima langsung oleh Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andriono, Sekretaris DPW NasDem Jakarta, Jupiter, anggota DPRD Komisi E Fraksi NasDem, Hariadi Anwar. Hadir juga Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Waluyo Hadi. (Z-7)
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
Pihak Disdik Sulsel telah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah swasta untuk menyusun mekanisme penerimaan siswa dan penempatan guru.
Posko pengaduan yang dibuka oleh Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Wilayah II Jakarta Barat itu ditujukan untuk menerima keluhan para calon murid terkait masalah teknis pendaftaran.
DPRD dalam waktu dekat bakal mengundang Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta penjelasan soal pendidikan karakter yang saat ini sudah dijalankan.
POLDA Jambi mendeteksi puluhan miliar rupiah dari Rp122 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dikorupsi.
Data tersebut bahkan masih bisa bertambah karena data yang masuk hanya pada sekolah di bawah dinas semata, belum data dari madrasah.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved