Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, memastikan diri untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Banten, sebagai bakal calon (Balon) gubernur.
Hal itu dilakukan dengan tekad menyajikan alternatif baru, menawarkan visi dan pengalaman yang berbeda untuk masyarakat Banten, di luar dinasti yang sudah lama berkuasa di daerah tersebut.
Dalam kepemimpinannya di Kota Tangerang, Arief cukup dikenal mempunyai inovasi pengelolaan kota dan pembangunan infrastruktur yang inklusif. khususnya dalam menciptakan landasan yang kuat untuk memajukan pembangunan daerah.
Baca juga : PDIP Masih Buka Peluang Usung Ahok di Pilgub DKI
Karenanya, ia mengaku siap untuk menghadapi tantangan Pilkada Banten dengan visi yang fokus pada perubahan positif dan kemajuan bagi semua lapisan masyarakat.
Awalnya, kata Arief, ia tidak ingin maju pada pesta demokrasi Provinsi Banten. Namun, karena dorongan masyarakat dan keluarga, akhirnya ia memantapkan diri untuk mencalonkan sebagai balon gubernur.
Terlebih setelah ia bertemu dengan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, arief mengaku memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk merubah keputusannya agar maju di Pilkada Banten.
Baca juga : Dharma Pongrekun-Kun Wardana tak Penuhi Syarat Administrasi Calon Independen Pilkada Jakarta
"Saya diundang oleh Pak Ma’ruf Amin, ya ketemu beliaulah. Saya silaturahmi. Ditanya juga tuh, emang maju Pak Arief? Kalau mau maju harus menang, kalau gak yakin menang jangan maju, katanya. Saya bilang benar juga. Akhirnya, Senin siang saya putuskan buat maju," ungkap Arief saat ditemui di wilayah Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Minggu (23/6).
Lebih jauh Arief menyampaikan pandangannya tentang dinasti politik yang dominan di Banten, mencatat adanya polarisasi di masyarakat terkait dominasi tersebut.
Meski demikian, Ia merasa optimis dapat bersaing dengan kandidat-kandidat yang telah dikenal luas di daerah itu.
Baca juga : Anies Akan Jadi Sasaran Cemooh Bila Berpasangan dengan Kaesang
"Saya berharap bisa bersama rakyat Banten untuk membangun bersama, termasuk dengan dinasti-dinasti yang sudah ada," ujarnya.
Arief juga menegaskan bahwa dirinya siap untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kemajuan Banten, tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
"Apapun hasilnya nanti, saya berharap kepemimpinan selanjutnya bisa memberikan yang terbaik untuk Banten," paparnya.
Arief juga mengajak masyarakat Banten agar mendukung visinya dalam memajukan Banten melalui Pilkada 2024. (Z-8)
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved