Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mengaku ia tidak dimandatkan atau diberi tugas oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta.
Ahok mengaku ia justru diminta oleh partainya untuk bantu-bantu calon kepala daerah untuk menemukan solusi apa yang tepat untuk menjadi visi-misi maju menjadi cakada.
Meski banyak yang mengharapkan dirinya untuk maju kembali menjadi calon Gubernur Jakarta, Ahok hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada masyarakat yang masih mendukungnya.
Baca juga : Ahok Siap Maju Pilkada Jakarta, tapi ....
“Saya terima kasih orang masih harap saya jadi gubernur lagi. Sekali lagi, partai saya kursinya tidak cukup. Kita kurang enam kursi. Kalau kerja sama, saya lihat, saya tidak tahu lah itu urusan DPP. Lalu masih ada pertimbangan DPP akan ke saya atau tidak,” ungkap Ahok di Jakarta Pusat, Sabtu (22/6).
“Karena kemarin pembicaraannya mereka lebih suka saya itu bantu ke daerah-daerah, cari solusi. Tugas saya di pilkada, menawarkan program-program solusi di daerah yang PDIP ikut bertanding,” tambahnya.
Saat ditanyai apakah ia akan maju di pilkada di luar daerah Jakarta, Ahok mengatakan ia tak paham dengan seluk beluk daerah lain. Sehingga untuk maju di kontestasi pilkada di daerah lain pun, ia juga belum memutuskan.
“Saya tidak begitu paham soal Sumatera Utara (jika disuruh maju di Sumut). Saya kira kita itu hanya berpikir mau jadi gubernur, sedangkan partai saya menugaskan saya menugaskan saya untuk menjadi sebuah etalase model. Jadi kita fokus membangun sebuah bisnis plan,” ujar Ahok.
“Kita ini mau bangun program. Supaya kepala daerah ikut. Bukan berarti saya (bantu-bantu), lalu saya mesti jadi gubernur di Sumut, di Bali atau di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau lainnya. Tidak begitu,” pungkasnya. (Z-6)
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan Hari. Keterlibatan Ahok dan Nicke diminta disampaikan ke penyidik.
Pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian, dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.
Sebagaimana diketahui kasus dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.
Pemeriksaan Ahok dilakukan guna melengkapi petunjuk dari jaksa penuntut umum (JPU).
Kortas Tipikor Polri melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat. Penyidik Polri menemukan bukti baru terkait rasuah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved