Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
MANTAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mengaku ia tidak dimandatkan atau diberi tugas oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta.
Ahok mengaku ia justru diminta oleh partainya untuk bantu-bantu calon kepala daerah untuk menemukan solusi apa yang tepat untuk menjadi visi-misi maju menjadi cakada.
Meski banyak yang mengharapkan dirinya untuk maju kembali menjadi calon Gubernur Jakarta, Ahok hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada masyarakat yang masih mendukungnya.
Baca juga : Ahok Siap Maju Pilkada Jakarta, tapi ....
“Saya terima kasih orang masih harap saya jadi gubernur lagi. Sekali lagi, partai saya kursinya tidak cukup. Kita kurang enam kursi. Kalau kerja sama, saya lihat, saya tidak tahu lah itu urusan DPP. Lalu masih ada pertimbangan DPP akan ke saya atau tidak,” ungkap Ahok di Jakarta Pusat, Sabtu (22/6).
“Karena kemarin pembicaraannya mereka lebih suka saya itu bantu ke daerah-daerah, cari solusi. Tugas saya di pilkada, menawarkan program-program solusi di daerah yang PDIP ikut bertanding,” tambahnya.
Saat ditanyai apakah ia akan maju di pilkada di luar daerah Jakarta, Ahok mengatakan ia tak paham dengan seluk beluk daerah lain. Sehingga untuk maju di kontestasi pilkada di daerah lain pun, ia juga belum memutuskan.
“Saya tidak begitu paham soal Sumatera Utara (jika disuruh maju di Sumut). Saya kira kita itu hanya berpikir mau jadi gubernur, sedangkan partai saya menugaskan saya menugaskan saya untuk menjadi sebuah etalase model. Jadi kita fokus membangun sebuah bisnis plan,” ujar Ahok.
“Kita ini mau bangun program. Supaya kepala daerah ikut. Bukan berarti saya (bantu-bantu), lalu saya mesti jadi gubernur di Sumut, di Bali atau di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau lainnya. Tidak begitu,” pungkasnya. (Z-6)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Sebagaimana diketahui kasus dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.
Pemeriksaan Ahok dilakukan guna melengkapi petunjuk dari jaksa penuntut umum (JPU).
Kortas Tipikor Polri melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat. Penyidik Polri menemukan bukti baru terkait rasuah tersebut.
KABAR Ibrahim Sjarief Asegaf, suami Najwa Shihab meninggal dunia, menjadi perhatian banyak kalangan. Beberapa tokoh ikut melayat seperti Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.
PENYIDIK Kejagung memeriksa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, fokus pemeriksaan terhadap Ahok yakni kegiatan ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina
"Beberapa kita udah lapor. Ada yang kecium, ada yang enggak kecium. Itu dugaan ya, karena kan ada audit BPK, ada audit yang lain,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved