Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mengaku ia tidak dimandatkan atau diberi tugas oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta.
Ahok mengaku ia justru diminta oleh partainya untuk bantu-bantu calon kepala daerah untuk menemukan solusi apa yang tepat untuk menjadi visi-misi maju menjadi cakada.
Meski banyak yang mengharapkan dirinya untuk maju kembali menjadi calon Gubernur Jakarta, Ahok hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada masyarakat yang masih mendukungnya.
Baca juga : Ahok Siap Maju Pilkada Jakarta, tapi ....
“Saya terima kasih orang masih harap saya jadi gubernur lagi. Sekali lagi, partai saya kursinya tidak cukup. Kita kurang enam kursi. Kalau kerja sama, saya lihat, saya tidak tahu lah itu urusan DPP. Lalu masih ada pertimbangan DPP akan ke saya atau tidak,” ungkap Ahok di Jakarta Pusat, Sabtu (22/6).
“Karena kemarin pembicaraannya mereka lebih suka saya itu bantu ke daerah-daerah, cari solusi. Tugas saya di pilkada, menawarkan program-program solusi di daerah yang PDIP ikut bertanding,” tambahnya.
Saat ditanyai apakah ia akan maju di pilkada di luar daerah Jakarta, Ahok mengatakan ia tak paham dengan seluk beluk daerah lain. Sehingga untuk maju di kontestasi pilkada di daerah lain pun, ia juga belum memutuskan.
“Saya tidak begitu paham soal Sumatera Utara (jika disuruh maju di Sumut). Saya kira kita itu hanya berpikir mau jadi gubernur, sedangkan partai saya menugaskan saya menugaskan saya untuk menjadi sebuah etalase model. Jadi kita fokus membangun sebuah bisnis plan,” ujar Ahok.
“Kita ini mau bangun program. Supaya kepala daerah ikut. Bukan berarti saya (bantu-bantu), lalu saya mesti jadi gubernur di Sumut, di Bali atau di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau lainnya. Tidak begitu,” pungkasnya. (Z-6)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ungkap kronologi terdeteksinya potensi kerugian LNG Pertamina senilai US$300 juta dalam sidang kasus korupsi hari ini.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok menyatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut. Ahok mengaku tidak mengenal Riza Chalid.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan kesaksian keras dan emosional dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero).
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
Selain itu, Ahok mengaku tidak mengetahui soal penghitungan kerugian negara dalam perkara ini yang nilainya mencapai Rp285 triliun, sebagaimana tuduhan jaksa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved