Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
POLISI mengerahkan sebanyak 1.626 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa buruh terkait penolakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis (6/6) siang ini.
"Hari ini kami siap mengamankan warga yang akan menyampaikan pendapat dan kami menerjunkan 1.626 personel yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Kamis (6/6).
Susatyo meminta massa aksi untuk mematuhi aturan yang ada dalam melakukan aksi unjuk rasa. Dia meminta massa untuk memperhatikan hak masyarakat lainnya agar aksi berjalan lancar.
Baca juga : Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Imbas Demo Buruh di Depan Kemenaker
"Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap di patuhi supaya semua kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif," kata dia.
"Seluruh personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Tidak ada gerakan lainnya, perintah dan kendali dari saya sebagai Kapamwil. Selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis," imbuhnya.
Susatyo mengatakan pihaknya menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait aksi unjuk rasa yang ada. Namun demikian, rekayasa bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan.
Baca juga : H-7 Lebaran Polri Gelar Operasi Ketupat 2023
Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak program iuran Tapera di depan Istana, Jakarta hari ini, Kamis (6/6)
"Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA," kata Said dalam keterangan tertulis
Berikut Rekayasa Lalu Lintas yang disiapkan:
Baca juga : Aksi Buruh, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Kawasan Patung Kuda Dan DPR
- TL Harmoni ditutup, jalan yang menuju Jalan Merdeka Barat.
- Jalan Perwira, lalu lintas yang mengarah Jalan Merdeka Utara ditutup.
- Jalan Abdul Muis dan Jalan Merdeka Selatan ditutup.
- TL Sarinah, lalu lintas yang menuju Jalan Merdeka Barat ditutup. (Fik/P-5)
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved