Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun rumah susun (rusun) khusus untuk penyandang disabilitas.
Kebutuhan tempat tinggal bagi kaum disabilitas di Jakarta minimal diangka 8 persen.
Menurut Panji, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu mewujudkan hal tersebut karena telah diamanatkan pada Pasal 70 huruf (i) dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Baca juga : DPRD: Layanan Situs Belanja Daring DKI Perlu Dibenahi
“Perda yang sudah dibentuk, langsung diterapkan. Segera bikin kajian membangun rusun untuk disabilitas. Tetapkan lokasinya,” kata Panji dalam keterangannya, Rabu (5/6).
Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI menyebutkan pihaknya telag menyediakan 94 unit hunian disabilitas yang tersebar di 29 rumah susun sewa (Rusunawa) di Jakarta.
Padahal, Pemprov DKI memiliki 32.378 unit dari 149 tower dan 82 blok rusunawa yang tersebar di lima wilayah kota administratif Jakarta.
Baca juga : Penerapan PSBB, Ketua DPRD: Warga Patuh, Jangan Semaunya!
Sehingga, menurutnya Panji, penyediaan rusunawa untuk kelompok disabilitas masih belum memenuhi kebutuhan hunian 8 persen yang telah disepakati dalam perda.
“Pembangunan yang sudah ada sudah penuh, maka ada baiknya direncanakan secara matang, agar target sekian unit harus terpenuhi,” ucap Panji.
Lagipula, Panji memandang rusunawa yang ads saat uni belum memenuhi kriteria sarana dan prasarana penunjang untuk disabilitas.
“Menurut saya, rusun yang sekarang belum memadai. Baiknya rancang dan bangun baru khusus disabilitas,” pungkasnya. (Far)
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Padang, tercatat sebanyak 33 penyandang disabilitas menjadi korban terdampak langsung musibah banjir tersebut.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan FGD investasi inklusif.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Mewujudkan Lingkungan Kerja dan Ekosistem Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Pengalaman minimnya informasi yang aksesibel memotivasinya menggunakan media sosial sebagai sarana perjuangan untuk menghargai keberagaman.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved