Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan menyelidiki keterlibatan oknum hingga organisasi masyarakat (ormas) terkait bagi hasil tarif parkir yang dilakukan juru parkir (Jukir) liar di minimarket.
Kadishub Syafrin Liputo mengatakan untuk kawasan niaga seperti pertokoan besar yang menggunakan sistem perparkiran sudah melakukan bagi hasil dengan pengelola parkir.
Namun, untuk di kawasan privat, seperti minimarket seharusnya tidak dikenakan tarif.
Baca juga : Parkir Liar di Jakarta mulai Ditertibkan, Dishub DKI: Satu Bulan ini Masih Pembinaan
"Kemudian tempat yang sifatnya mandiri, maka sesuai dengan ketentuan itu masuk dalam kategori privat kemudian parkirnya gtatis, sehingga tak boleh ada pengaturan pemungutan tarif di sana," ujarnya kepada awak media, Rabu (15/5).
Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan para jukir hingga ke ormas yang terindikasi terlibat melakukan pungutan liar tersebut.
"Nah ini kemudian yang ada Ormas oknum tertentu yang memanfaatkan, ini yang kita tuju untuk dilakukan pengawasan dengan didahului pembinaan dan edukasi dengan para jukir," ujarnya.
Baca juga : Dishub DKI Bentuk Tim Gabungan untuk Berantas Parkir Liar di Jakarta
Ia berharap, setelah data yang ia himpun selama 1 bulan melakukan pembinaan dan edukasi ke para jukir minimarket, Dishub bisa mendapatkan daftar nama atau pihak yang 'bermain' dengan tarif parkir di lahan milik privat seperti minimarket.
"Kami harap setelah yang bersangkutan memberikan data (Jukir), kami bisa inventarisasi kira ada siapa di belakangnya yang berikan dukungan. Kita coba edukasi secara komprehensif," ujar Syafrin.
"Semua kita lakukan, tak hanya di hilirnya, kita harapkan penegakkan dari hulu sampai hilir," pungkas Syafrin. (Far)
Kelayakan armada bus yang digunakan pemudik tahun ini harus sudah lolos uji dari Dinas Perhubungan dan dalam kondisi siap pakai.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas sekitar kawasan Monas.
Karakter pelanggan Transjakarta (TJ) itu berbeda dengan karakter pelanggan MRT, dari aspek ekonomi, tarif, maupun pola perjalanan.
Tiga terminal bantuan perinciannya adalah Terminal Muara Angke di Jakarta Utara, Terminal Grogol di Jakarta Barat, Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan.
Karut-marutnya kelas, fungsi, dan status jalan itu tersebut terjadi lantaran tidak adanya keselarasan antara UU Jalan dengan UU Lalu Lintas.
DINAS Perhubungan Kota Bandung tengah dalam sorotan menyusul merebaknya dugaan rasuah pengadaan CCTV di Bandung Smart City.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
Tim Unit Ranmor dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Bantar Gebang menangkap kedua pelaku pada 19 Juli 2025
Rakornas ini sebagai bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ormas MKGR 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 29–31 Agustus mendatang.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved