Dishub DKI Telusuri Keterlibatan Ormas dalam Tarif Parkir Liar di Minimarket

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan menyelidiki keterlibatan oknum hingga organisasi masyarakat (ormas) terkait bagi hasil tarif parkir yang dilakukan juru parkir (Jukir) liar di minimarket.

Kadishub Syafrin Liputo mengatakan untuk kawasan niaga seperti pertokoan besar yang menggunakan sistem perparkiran sudah melakukan bagi hasil dengan pengelola parkir.

Namun, untuk di kawasan privat, seperti minimarket seharusnya tidak dikenakan tarif.

Baca juga : Parkir Liar di Jakarta mulai Ditertibkan, Dishub DKI: Satu Bulan ini Masih Pembinaan

"Kemudian tempat yang sifatnya mandiri, maka sesuai dengan ketentuan itu masuk dalam kategori privat kemudian parkirnya gtatis, sehingga tak boleh ada pengaturan pemungutan tarif di sana," ujarnya kepada awak media, Rabu (15/5).

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan para jukir hingga ke ormas yang terindikasi terlibat melakukan pungutan liar tersebut.

"Nah ini kemudian yang ada Ormas oknum tertentu yang memanfaatkan, ini yang kita tuju untuk dilakukan pengawasan dengan didahului pembinaan dan edukasi dengan para jukir," ujarnya.

Baca juga : Dishub DKI Bentuk Tim Gabungan untuk Berantas Parkir Liar di Jakarta

Ia berharap, setelah data yang ia himpun selama 1 bulan melakukan pembinaan dan edukasi ke para jukir minimarket, Dishub bisa mendapatkan daftar nama atau pihak yang 'bermain' dengan tarif parkir di lahan milik privat seperti minimarket.

"Kami harap setelah yang bersangkutan memberikan data (Jukir), kami bisa inventarisasi kira ada siapa di belakangnya yang berikan dukungan. Kita coba edukasi secara komprehensif," ujar Syafrin.

"Semua kita lakukan, tak hanya di hilirnya, kita harapkan penegakkan dari hulu sampai hilir," pungkas Syafrin. (Far)