Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 100 personel yang terdiri dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Satpol PP, Polri dan TNI dikerahkan dalam penertiban parkir liar dan juru parkir (Jukir) di 5 wilayah Jakarta, khsusnya menyasar minimarket yang terdapat praktik jukir liar.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa dalam satu bulan kedepan, pihaknya masih menggunakan metode humanis persuasif yang berupa pembinaan dan edukasi kepada para jukir liar tersebut.
"Satu bulan ini tindakannya adalah humanis persuasif, setelah itu tentu kita mengenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum," ujarnya kepada awak media, Rabu (15/5).
Baca juga : Mencuri Isi Mobil Pengunjung, Seorang Petugas Valet Ditangkap
Nantinya, usai pembinaan dan edukasi tersebut, Syafrin menerangkan yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pengaturan parkir secara liar.
"Hasil pendataan ini kami koordinasikan lebih lanjut dengan rekan-rekan dari dinas tenaga kerja untuk mereka di data kemudian diinventarisir," jelasnya.
Adapun para pelanggar ini dikenakan pasal Pasal 10 dan 11, dimana setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
Baca juga : Parkir Liar Kembali Merajalela di Tanah Abang
Sedangkan, dalam pasal 11 menyebutkan setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
Selanjutnya, setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
"Kemudian sanksinya di dalam Pasal 61 sudah disebutkan bahwa tindakannhya termasuk dalam tindak pelanggaran yang kemudian bisa dalam bentuk kurungan badan 10 sampai dengan maksimum 60 hari, atau denda sebesar Rp 100.000 sampai dengan Rp 20.000.000," jelasnya. (Far)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Upaya ini mencakup manajemen rekayasa lalu lintas (lalin), perbaikan penerangan jalan umum (PJU), hingga penataan sarana parkir bagi pengunjung.
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Bahkan pada saat pengecekan, petugas mendapati bus yang menggunakan ban vulkanisir dan tidak dilengkapi dokumen kendaraan lengkap.
Kelayakan armada bus yang digunakan pemudik tahun ini harus sudah lolos uji dari Dinas Perhubungan dan dalam kondisi siap pakai.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas sekitar kawasan Monas.
Karakter pelanggan Transjakarta (TJ) itu berbeda dengan karakter pelanggan MRT, dariĀ aspek ekonomi, tarif, maupun pola perjalanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved