Wali Kota Depok Dituding tidak Netral Jelang Pilkada 2024

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Depok non-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding Wali Kota Depok Mohammad Idris tidak bersikap netral jelang Pilkada 2024. Ketidakneralan Wali Kota karena memberikan sinyal dukungan untuk calon wali kota yang diusung PKS.

"Secara konstitusi Wali Kota selaku incumbent tidak boleh memihak kepada salah satu calon bahkan cawe-cawe untuk memenangkan calon wali kota tertentu," tegas Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus, Jumat (10/5).

Agar pilkada dapat terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil, kata dia, wali kota selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala daerah harus berada di tengah-tengah sesuai dengan mandat konstitusi atau koridor hukum.

Edi yang sekalugus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (KDPC-PD) Kota Depok menjelaskan, secara hukum Wali Kota Depok sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak individu dan boleh mendukung calon manapun. Termasuk mendukung Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri pada Pilkada 2024. Tetapi selaku wali kota, harus tegak lurus atau netral.

Di sisi lain, Edi mengatakan, Idris diminta jangan membingungkan publik dan (DPRD). Karena, dia kerap melontarkan pernyataan dirinya bukan kader dari PKS.

"(Tahun) 2020, dia (Idris) menyebut dirinya bukan kader PKS melainkan birokrat. Itu dikatakan untuk membujuk Partai Demokrat mendukung dia saat pencalonan periode kedua sebagai wali kota. Setelah terpilih dan jadi wali kota, Idris berubah dan menyebut bahwa dirinya kader PKS, " kata Edi. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto