Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Depok non-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding Wali Kota Depok Mohammad Idris tidak bersikap netral jelang Pilkada 2024. Ketidakneralan Wali Kota karena memberikan sinyal dukungan untuk calon wali kota yang diusung PKS.
"Secara konstitusi Wali Kota selaku incumbent tidak boleh memihak kepada salah satu calon bahkan cawe-cawe untuk memenangkan calon wali kota tertentu," tegas Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus, Jumat (10/5).
Agar pilkada dapat terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil, kata dia, wali kota selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala daerah harus berada di tengah-tengah sesuai dengan mandat konstitusi atau koridor hukum.
Baca juga : KPU Buka Pendaftaran Ad Hoc Panitia Pilkada
Edi yang sekalugus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (KDPC-PD) Kota Depok menjelaskan, secara hukum Wali Kota Depok sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak individu dan boleh mendukung calon manapun. Termasuk mendukung Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri pada Pilkada 2024. Tetapi selaku wali kota, harus tegak lurus atau netral.
Di sisi lain, Edi mengatakan, Idris diminta jangan membingungkan publik dan (DPRD). Karena, dia kerap melontarkan pernyataan dirinya bukan kader dari PKS.
"(Tahun) 2020, dia (Idris) menyebut dirinya bukan kader PKS melainkan birokrat. Itu dikatakan untuk membujuk Partai Demokrat mendukung dia saat pencalonan periode kedua sebagai wali kota. Setelah terpilih dan jadi wali kota, Idris berubah dan menyebut bahwa dirinya kader PKS, " kata Edi. (Z-6)
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved