Hardiknas 2024, Sektor Pendidikan Masih Temui Sekelumit Masalah

DALAM momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, sektor pendidikan di Indonesia nyatanya masih menemui berbagai masalah yang harus diperbaiki.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menyampaikan keprihatinan masih tingginya kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan yang bahkan sampai merengut nyawa peserta didik, baik di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbud-Ristek maupun Kementerian Agama.

“Bahkan, untuk satuan pendidikan di bawah Kemenag sampai menimbulkan korban jiwa, misalnya beberapa kasus yang tahun ini masih dalam proses hukum,” ungkapnya, Kamis (2/5).

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

Kasus-kasus di Ponpes yang sampai jatuh korban jiwa misalnya, AH (13 tahun) santri dalah satu Ponpes di Tebo (Jambi) mengalami Patah Tulang Tengkorak dan pendarahan otak.

SM (14 tahun) santri salah satu Ponpes di Banyuwangi juga meninggal dunia karena dianaiaya sejumlah kawannya. AM (17 tahun) santri salah satu Ponpes di Kediri juga mengalami penganiayaan dari sejumlah temannya hingga meninggal.

“Ironisnya, pihak Ponpes kerap tidak jujur menyampaikan pada orangtua, misalnya AH santri Ponpes di Tebo dilaporkan pihak Ponpes kepada orangtua tersengat listrik, sementara hasil otopsi menunjukkan ada kekerasan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak kepada dan ada pendarahan otak,” ujar Heru.

Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021

Kendati demikian, FSGI menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud-Ristek yang telah berupaya serius untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, baik berupa regulasi melalui Permendikbudristek 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan (PPKSP) dan melakukan berbagai sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada banyak sekolah di berbagai daerah untuk mengimplementasi Permendikbudristek 46 tersebut.

“FSGI berharap program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini akan dilanjutkan oleh Mendikbudristek yang baru nanti, mengingat kekerasan di satuan pendidikan masih tinggi,” tuturnya.

“FSGI mencatat 2022 ada 26 kasus kekerasan berat bahkan sampai meninggal dunia yang terjadi di satuan pendidikan yang sampai ke ranah hukum. Jumlah tersebut meningkat pada 2023 yaitu mencapai 30 kasus yang 80% terjadi di satuan pendidikan di bawah Kemendikbud-Ristek dan 20% terjadi di satuan pendidikan di bawah Kewenangan Kementerian Agama,” sambung Heru.

Baca juga : PBSI Ajukan Perubahan Sistem Skor Pertandingan Kepada BWF

Di lain pihak, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, sistem pendidikan Indonesia masih banyak menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas peserta didik.

Para pemangku kebijakan pun dinilai perlu memperkuat kolaborasi dalam mencari terobosan perbaikan sistem pendidikan nasional.

“Kami menilai saat ini perlu peningkatan kolaborasi antara penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk memastikan kebijakan arah pendidikan kita tidak bersifat top down. Selain itu kolaborasi ini dibutuhkan untuk menentukan prioritas kebijakan penyelenggara pendidikan agar sesuai dengan masalah yang ada di lapangan,” ucap Syaiful Huda.

Baca juga : Kemenlu RI Sebut Polisi AS Selidiki Penyerangan pada 2 Remaja WNI

Huda mengatakan capaian sistem pendidikan Indonesia saat ini masih belum terlalu mengembirakan. Hal itu bisa dilihat dari beberapa indikator seperti tingkat rendahnya kemampuan dasar siswa dalam bidang literasi, sains, dan matematika, masih belum tuntasnya persoalan kesejahteraan guru, hingga sempitnya akses pendidikan tinggi di tanah air.

“Ironisnya berbagai tantangan besar tersebut terkesan dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat top down dan mempersempit keterlibatan masyarakat sipil di bidang pendidikan,” katanya.

Dari data Human Capital Indeks (HCI) Bank Dunia, kata Huda, kualitas potensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dinilai masih kalah jauh dari Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. 

Indonesia hanya menduduki peringkat 96 dari 173 negara. Sementara Singapura menduduki peringkat 1, Vietnam 38, Malaysia 62, dan Thailand 63.

“Faktor yang membuat jeblok peringkat HCI Indonesia adalah rendahnya skor Indonesia dalam PISA dan tingginya pravelensi stunting anak-anak kita,” lanjutnya.

Hasil tes PISA Indonesia, lanjut Huda, memang menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam literasi, sains, dan matematika relatif tertinggal dari negara lain.

Pada 2022, skor PISA Indonesia untuk literasi 359, sains 383, dan matematika 379. Capaian ini jauh tertinggal dari siswa Singapura di mana tingkat literasi 543, sains 561, dan matematikan 575.

“Bahkan Indonesia tertinggal dari Vietnam di mana kemampuan literasi siswanya mencapai skor 462, sains 472, dan matematika 469,” katanya.

Kebijakan Merdeka Belajar, kata Huda, juga dinilai banyak kalangan belum benar-benar memberikan kemerdekaan bagi penyelenggara pendidikan merumuskan praktik belajar mengajar terbaik sesuai kebutuhan peserta didik.

Dalam praktinya, kebijakan Merdeka Belajar masih terjebak pada kegiatan teknis-administratif yang memberatkan guru dan tenaga kependidikan.

“Penetapan Kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran 2024/2025 juga menjadi kendala tersendiri meskipun ada masa penyesuaian hingga dua tahun ke depan,” ujar Syaiful Huda.

Dia pun berharap agar pemerintah memprioritaskan penyelesaian pengangkatan satu juta guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Langkah ini untuk memastikan solusi kesejahteraan guru yang menjadi masalah akut dari waktu ke waktu.

“Dalam pandangan kami kesejahteraan guru ini menjadi kunci bagi apapun inovasi dalam peningkatan mutu sistem pendidikan kita. Jika guru sejahtera maka apapun kurikulumnya, apapun kompetensi peserta didik yang hendak dikembangkan, apapun metode belajar mengajar yang dipilih probabilitas keberhasilannya akan lebih tinggi,” pungkasnya. (Des)