Pelayanan Publik Jangan Terganggu

Bapenda Banten Luncurkan Samsat Ceria, Bayar Pajak Kendaraan Kini Cukup Lewat Ponsel

Integrasi ini memungkinkan proses validasi identitas hingga pengesahan STNK tahunan dilakukan secara digital tanpa perlu mengantre lama di kantor Samsat.

Pendatang Baru Disisir! Jakarta Mulai Pendataan hingga 20 April

Dukcapil DKI Jakarta akan mendata pendatang baru pasca Lebaran 2026 hingga 20 April. Pendatang wajib lapor 1x24 jam dan memenuhi syarat tinggal serta keterampilan.

Antisipasi Banjir dan Longsor, Satgas PUPR Depok Siaga Penuh Selama Libur Lebaran 2026

Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.

Sekda Rejang Lebong Pastikan Roda Pemerintahan tak Lumpuh Pasca-OTT KPK

Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.

Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pemkab Pekalongan Tetap Optimalkan Pelayanan

Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.

Pengamanan Berlapis Data Center Jadi Kunci Ketahanan Infrastruktur Digital Nasional

Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.

Konflik Timur Tengah Uji Ketahanan Fiskal, Respons Pemerintah Perlu Diperkuat

Peluncuran delapan butir transformasi budaya kerja nasional dinilai menjadi langkah awal pemerintah yang tepat dalam merespons tekanan global akibat konflik TImur Tengah.

Lamongan Mulai Terapkan WFH untuk Satker Non-Pelayanan Publik

PEMERINTAH Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mulai menerapkan kebijakan penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui mekanisme Work From Home (WFH). 

Tren Kerja Fleksibel Kian Menguat, IWG Bidik Ekspansi dan Komunitas Profesional

PERUBAHAN pola kerja global semakin nyata, didorong dengan ekspektasi karyawan yang terus berkembang lintas generasi.

Farhan Pastikan WFH tak Ganggu Pelayanan Publik di Kota Bandung

Skema kerja WFH hanya diperuntukkan bagi ASN yang tugasnya tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Akademisi Nilai Kebijakan WFH Efektif Tekan Konsumsi Energi di Tengah Krisis Global

Kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pekerja karena berkurangnya biaya transportasi dan operasional harian.

Layanan Normal, Disdukcapil Purwakarta tidak Berlakukan WFH

Masyarakat tidak perlu khawatir terkait pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya.

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

Strategi Perang Sun Tzu dalam Krisis Hormuz

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia