Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI dalam situasi penerapan Work From Home (WFH), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tetap memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat.
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta, tetap berjalan normal selama Work From Home (WFH) melalui penerapan sistem piket, Mall Pelayanan Publik Madukara dan mengerahkan 2 Kendaraan Operasional.
"Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, meskipun sebagian OPD menjalankan sistem kerja dari rumah selama periode awal hingga akhir cuti bersama dalam rangka Idulfitri 1447 Hijriah."kata Sekdis Disdukcapil Kabupaten Purwakarta,Wawan Supriatna,Kamis (2/4).
Wawan memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Seluruh layanan tetap dibuka dengan penyesuaian sistem kerja yang telah diatur agar tetap optimal.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan secara tertib serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan guna menjaga kelancaran pelayanan.
“Prinsipnya, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun dalam kondisi penyesuaian pola kerja,” ungkap Wawan.
Dikatakan Wawan, masyarakat tetap bisa mengurus berbagai dokumen yang berkaitan dengan kependudukan setiap hari," kami memberikan layanan setiap hari. Hari Senin - Kamis mulai jam 08.00 hingga 15.00 sedangkan Hari Jumat mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.30 dan Sabtu dan Minggu pukul. 08.00 hingga pukul 12.00 pelayanan dilakukan di Mall Pelayanan Publik Madukara," jelas Wawan. (H-2)
Skema kerja WFH hanya diperuntukkan bagi ASN yang tugasnya tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pekerja karena berkurangnya biaya transportasi dan operasional harian.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perusahaan swasta memiliki fleksibilitas dalam menentukan hari pelaksanaan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengikuti perintah pemerintah soal work from home (WFH) tiap Jumat. KPK berjanji pelayanan publik tidak akan terganggu.
Ia juga mendorong penggunaan transportasi umum, berbagi tumpangan, serta praktik berkendara yang efisien.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved