Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan RUU DKJ.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, seperti RUU DKJ yang masih berfokus kepada Jakarta sentris yang isinya membahas persoalan Jakarta, dan tidak melihat kawasan sekitarnya.
"Masih harus membahas terkait penanganan banjir, Kemacetan, dan lain sebagainya," jelasnya kepada Media Indonesia, Selasa (19/3).
Baca juga : RUU DKJ Perlu Libatkan Daerah Penyangga Jakarta
Lebih lanjut, menurutnya Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengajak dan mendengarkan masukan dari Pemprov Jabar dan Banten.
"Terutama pemkot/kab Jabodetabekpunjur untuk membangun kesamaan pandangan dan tujuan dalam mengembangkan Jakarta Raya sebagai kota global," paparnya.
Bukan hanya itu, DPR dan Pemerintah juga perlu menjajaki kemungkinan politis, seperti memasukkan wilayah Bodetabek sebagai bagian dari Daerah Kekhususan Jakarta Raya.
Baca juga : Pembahasan RUU DKJ Dinilai Tergesa-gesa dan Tidak Melibatkan Publik
"Seperti Tokyo Raya, London Raya, New York Raya untuk memudahkan pengembangan kota dan penyelesaian berbagai masalah klasik di Jakarta dan sekitar," kata Nirwono.
Terakhir, ia juga mengatakan sangat menarik jika adakan survei khusus bagi warga ber-KTP Jakarta untuk mengetahui keinginan dan harapan para warga terhadap Kota Jakarta kedepannya.
"Hak ini mengetahui keinginan dan harapannya terhadap kota jakarta kedepan," pungkas Nirwono. (Far/Z-7)
Demi keamanan, warga kini bekerja dengan perlengkapan pelindung dan memastikan aliran energi tetap padam hingga kondisi benar-benar kering.
Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama bagi para penyintas. Harga yang sangat terjangkau membuat kios ini menjadi primadona bagi warga yang sedang merintis kembali hidupnya.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
WARGA Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, masih dihantui banjir hingga Maret 2026, sejak banjir besar yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.
Masih banyak warga menghadapi kesulitan akibat banjir yang melanda akhir tahun lalu
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan kondisi terkini genangan akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Minggu (8/3).
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, memberikan dorongan kuat terhadap peningkatan penggunaan transportasi massal di Jakarta
Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved