Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGAMAT Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan RUU DKJ.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, seperti RUU DKJ yang masih berfokus kepada Jakarta sentris yang isinya membahas persoalan Jakarta, dan tidak melihat kawasan sekitarnya.
"Masih harus membahas terkait penanganan banjir, Kemacetan, dan lain sebagainya," jelasnya kepada Media Indonesia, Selasa (19/3).
Baca juga : RUU DKJ Perlu Libatkan Daerah Penyangga Jakarta
Lebih lanjut, menurutnya Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengajak dan mendengarkan masukan dari Pemprov Jabar dan Banten.
"Terutama pemkot/kab Jabodetabekpunjur untuk membangun kesamaan pandangan dan tujuan dalam mengembangkan Jakarta Raya sebagai kota global," paparnya.
Bukan hanya itu, DPR dan Pemerintah juga perlu menjajaki kemungkinan politis, seperti memasukkan wilayah Bodetabek sebagai bagian dari Daerah Kekhususan Jakarta Raya.
Baca juga : Pembahasan RUU DKJ Dinilai Tergesa-gesa dan Tidak Melibatkan Publik
"Seperti Tokyo Raya, London Raya, New York Raya untuk memudahkan pengembangan kota dan penyelesaian berbagai masalah klasik di Jakarta dan sekitar," kata Nirwono.
Terakhir, ia juga mengatakan sangat menarik jika adakan survei khusus bagi warga ber-KTP Jakarta untuk mengetahui keinginan dan harapan para warga terhadap Kota Jakarta kedepannya.
"Hak ini mengetahui keinginan dan harapannya terhadap kota jakarta kedepan," pungkas Nirwono. (Far/Z-7)
Air yang menggenang di sekitar rumah saat banjir dapat memicu sejumlah penyakit seperti diare, penyakit kulit dan leptospirosis.
Sosialisasi agar warga berbelanja sesuai kebutuhan akan terus dilakukan, sehingga harga tidak melonjak.
. Kami sudah berkoordinasi dengan para camat untuk segera melakukan gerakan bersama mencegah banjir di musim penghujan,
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun 12 kolam retensi, menjelang musim hujan.
Selama ini objek wisata yang selalu menjadi favorit wisatawan berada di kawasan utara Kabupaten Cianjur.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
RANCANGAN Undang Undang Daerah Khusus Jakarta tengah dibahas oleh Kemendagri. Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan seluruh proses pembahasan diserahkan kepada Kemendagri.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi usulan DPR, hari ini.
DALAM Rapat Paripurna DPR RI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poin yang ditolak adalah mekanisme pemilihan Gubernur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved