Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kandidat telah bermunculan untuk meramaikan bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Salah satu nama calon gubernur atau cagub DKI yang menarik perhatian berasal dari kader Golkar.
Diketahui bahwa terdapat dua nama yang diberikan mandat oleh Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto pada November 2023 untuk maju dalam Pilgub DKI. Di antaranya ialah Ahmed Zaki Iskandar atau kerap dipanggil Bang Zaki serta Ridwan Kamil atau RK.
Melihat persaingan dua kader Golkar itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa Zaki Iskandar lebih memiliki potensi yang bagus untuk mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta. "Ahmed Zaki punya potensi untuk didorong Partai Golkar. Kalau saya melihat, mestinya Ahmed Zaki yang maju di Jakarta," ucap dia dalam keterangannya, Rabu (13/3).
Baca juga : Elite Golkar Sarankan Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang DKI Jakarta
RK lebih cocok ditempatkan mengikuti kontestasi Pilgub Jawa Barat. Pasalnya, jika RK maju ke Jakarta, ini akan berdampak terhadap kekuatan politik Golkar di Jawa Barat yang merupakan lumbung suara.
"Kalaupun dia maju di Jakarta, lalu di Jabar dari Golkar siapa yang diusung? Kalau di Jabar yang menang bukan kader Golkar, itu akan jadi kehilangan besar, karena Jabar itu lumbung suara, jumlah terbesar dari pemilih di Indonesia, sangat strategis," ungkap Ujang.
Sebelumnya diketahui juga bahwa DPD Golkar Jabar akan mendorong RK untuk maju Pilgub Jabar untuk periode kedua. Soalnya, potensi kemenangan RK dan Golkar di Pilgub Jabar diperkirakan lebih besar dibanding kader lain. "Kalau mau berbagi peran, harusnya Ahmed Zaki di DKI dan RK di Jabar," serunya.
Di Jakarta, Bang Zaki memiliki segudang pengalaman dalam pemerintahan daerah dengan menjadi Bupati Tangerang 2013-2023. Belum lagi prestasinya dalam Pemilu 2024 selaku Ketua DPD Golkar DKI Jakarta dan Ketua TKD Prabowo-Gibran DKI Jakarta yang berhasil mendongkrak suara Golkar di ibu kota pantas mendapat apresiasi. "Ahmed Zaki saya rasa sangat mumpuni dan bagus untuk bisa diusung Golkar karena posisi beliau kan Ketua DPD DKI Jakarta, jadi sudah sangat pas dan cocok," tutup dia. (Z-2)
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
KPK tengah mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang diduga turut serta dalam kegiatan luar negeri yang dilakukan Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat
Dalam kasus ini, KPK juga mendalami sejumlah penukaran uang asing. Penyidik menduga transaksi berkaitan dengan perkara karena adanya penyamaran.
PENGADILAN Agama Bandung menetapkan perceraian antara Ridwan Kamil dan Atalia Praratya pada Rabu (7/1).
PENGADILAN Agama (PA) Bandung memutuskan pasangan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil resmi bercerai dan menutup rumah tangga yang telah terjalin selama hampir 29 tahun.
PENGADILAN Agama (PA) Bandung memutuskan pasangan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil resmi bercerai.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved