Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang diberi mandat DPP Golkar untuk mencapai target perolehan kursi DPR RI dan DPRD DKI Jakarta menunjukkan hasil positif. Elektabilitas Golkar dalam penghitungan suara legislatif mengalami kenaikan dengan berhasil mendapatkan suara tertinggi kedua.
Di DKI Jakarta, Bang Zaki--sapaan akrabnya--diproyeksikan berhasil mencapai target kursi DPR yang ditetapkan, yakni tiga kursi. Dengan seluruh dapil berpeluang besar mendapatkan kursi, bahkan Dapil DKI Jakarta III berpotensi mendapatkan dua kursi.
"Mudah-mudahan bisa mendapatkan dua kursi di Dapil DKI Jakarta III. Jika berhasil kemungkinan besar kita mendapatkan empat kursi di DPR dari seluruh dapil DKI Jakarta merupakan sejarah pencapaian Golkar DKI," tambah Wakil Ketua Golkar DKI Jakarta, Adhinusa, dalam keterangan tertulis, Senin (26/2).
Sementara untuk perolehan suara DPRD Provinsi DKI Jakarta, Partai Golkar berpeluang mendapatkan tambahan empat kursi, bahkan lebih dibandingkan Pileg 2019. Diketahui sebelumnya, Partai Golkar hanya mendapatkan enam kursi di DPRD DKI Jakarta.
Zaki yang juga Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) DKI Jakarta untuk Prabowo-Gibran dan memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 itu di Jakarta memastikan semua kader akan fokus mengawal penghitungan suara yang masih berlangsung di KPU sampai akhir. "Hingga saat ini kami serta kader Golkar DKI tetap berkonsentrasi mengawal pengitungan suara di KPU. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal," tutupnya. (Z-2)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved