Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto mewanti-wanti oknum bandel di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar tidak melaksanakan aksi jahatnya agar pesta demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.
"Mudah-mudahan orang yang berniat tidak baik untuk mengganggu, menyabotase, dan lain-lain untuk mengurungkan (niat)," kata Karyoto usai apel pergeseran pasukan pengamanan TPS 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).
Karyoto menegaskan politik harus adil, jujur, dan santun. Sehingga semua pihak dapat menggunakan hak pilihnya dan pesta demokrasi berjalan dengan aman dan baik.
Baca juga : Suara Purnawirawan TNI Pengaruhi Pemenangan Pemilu 2024
"Insyaallah kalau seluruh daerah aman dan kondusif, Indonesia akan kondusif," papar jenderal bintang dua itu.
Sebanyak lebih dari tujuh ribu personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) di DKI Jakarta. Mereka diharapkan menunaikan tugas dengan baik.
"Telah siap 7.706 personel gabungan yang terdiri atas 6.506 personel Polri dan 1.200 personel TNI," ujar Karyoto. (Medcom/Z-6)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
PSHK meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS diproses di peradilan umum, bukan militer.
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved