Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
RIBUAN warga Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) hingga H-3 masih belum menerima surat undangan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif.
Warga yang belum menerima surat undangan pencoblosan adalah warga Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.
Terkait ini, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Harjamukti, Nasrul mengaku hingga H-3 ini KPPS belum mendistribusikan surat pencoblosan. karena terjadi kesalahan teknis di KPU Kota Depok.
Baca juga : Wapres belum Tahu Mencoblos Pemilu di Jakarta atau Depok
Ia mengaku surat undangan seharusnya sudah sampai ke tangan warga pemilih pada H-7 pencoblosan presiden-wakil presiden dan legislatif.
"Harusnya sudah di tangan pemilih pada H- 7 dan atau selambat-lambatnya H-5. Tapi ada kesalahan teknis di KPU, " kata Nasrul, Minggu (11/2).
Nasrul mengatakan pendistribusian surat undangan akan segera sampai ke pemilih. Sebab KPU Kota Depok sudah mendistribusikan surat suara tersebut ke KPPS, Minggu (11/2).
Baca juga : Pemerintah-DPR Harus Jamin Anggaran Putaran Kedua Pilpres Tersedia
Nasrul tidak menjelaskan dengan rinci kendala yang dihadapi KPU. Ia hanya menjelaskan ada kesalahan teknis hingga distribusi surat suara terkendala.
"Ada kesalahan teknis, " ucapnya.
Ia menceritakan surat undangan untuk Kelurahan Harjamukti yang belum terdistribusikan sebanyak 17.603 surat suara.
Baca juga : Partai Kebangkitan Bangsa Daftarkan 590 Bakal Caleg DPR ke KPU
Tak hanya warga Kecamatan Cimanggis, warga Kecamatan Tapos juga mengalami hal yang sama.
Sejumlah warga Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok mengaku belum menerima surat undangan pencontrengan dari KPPS Kelurahan Cimpaeun.
Ketua KPPS Kelurahan Cimpaeun, Hermy Auliani mengatakan Formulir C undangan seharusnya sudah berada di KPPS tingkat kelurahan pada H-7. Namun baru hari Minggu ini didistribusikan.
Baca juga : Nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Tidak Ada dalam Daftar Caleg DPR
Akibat keterlambatan itu, ia khawatir KPPS hanya memiliki waktu sangat singkat untuk melakukan distribusi Formulir C undangan ke pemilih.
Sebelumnya Hermy sudah sering menghubungi PPS Kecamatan Tapos menanyakan Formulir C undangan. Pihak PPS Kecamatan Tapos, tambah Hermy, menyebutkan Formulir C undangan belum sampai PPS.
”Jawabannya tunggu dari KPU Kota Depok, jawabannya selalu begitu. Akhirnya baru kami terima hari ini. Dengan waktu mepet ini, pekerjaan lain bisa terganggu,” tambah Hermy.
Baca juga : Hari Kelima Pendaftaran Caleg, Belum Ada Parpol yang Serahkan Nama ke KPU
Menurut Hermy sebagai petugas di tingkat kelurahan, mereka yang langsung berhubungan dengan pemilih. Sementara untuk mendatangi pemilih dan menyampaikan Formulir C undangan, mereka memerlukan waktu.
”Warga sudah sering menanyakan ke kita kenapa Formulir C Undang belum mereka terima,” terang Hermy.
Hermy menambahkan distribusi Formulir C undangan menjadi penting karena pada saat itulah mereka melakukan sosialisasi dimana seorang pemilih harus mendatangi TPS. Di Kelurahan Cimpaeun terdapat 77 TPS. (KG/Z-7)
Korea Selatan menggelar pemilu presiden mendadak setelah krisis politik akibat darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Wali Kota Warsawa Rafal Trzaskowski meraih kemenangan tipis dalam pemilihan presiden Polandia, menurut hasil jajak pendapat saat pemungutan suara berakhir.
Korea Selatan akan menggelar pemilu presiden pada 3 Juni 2025, setelah Mahkamah Konstitusi resmi mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden akibat deklarasi darurat militer.
MAHKAMAH Konstitusi mengambil putusan cemerlang, memperkuat demokrasi dengan memulihkan makna kedaulatan rakyat.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
KANDIDAT Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengakui kekalahannya dari kandidat Partai Republik Donald Trump dalam Pilpres AS.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved