Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RIBUAN warga Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) hingga H-3 masih belum menerima surat undangan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif.
Warga yang belum menerima surat undangan pencoblosan adalah warga Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.
Terkait ini, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Harjamukti, Nasrul mengaku hingga H-3 ini KPPS belum mendistribusikan surat pencoblosan. karena terjadi kesalahan teknis di KPU Kota Depok.
Baca juga : Wapres belum Tahu Mencoblos Pemilu di Jakarta atau Depok
Ia mengaku surat undangan seharusnya sudah sampai ke tangan warga pemilih pada H-7 pencoblosan presiden-wakil presiden dan legislatif.
"Harusnya sudah di tangan pemilih pada H- 7 dan atau selambat-lambatnya H-5. Tapi ada kesalahan teknis di KPU, " kata Nasrul, Minggu (11/2).
Nasrul mengatakan pendistribusian surat undangan akan segera sampai ke pemilih. Sebab KPU Kota Depok sudah mendistribusikan surat suara tersebut ke KPPS, Minggu (11/2).
Baca juga : Pemerintah-DPR Harus Jamin Anggaran Putaran Kedua Pilpres Tersedia
Nasrul tidak menjelaskan dengan rinci kendala yang dihadapi KPU. Ia hanya menjelaskan ada kesalahan teknis hingga distribusi surat suara terkendala.
"Ada kesalahan teknis, " ucapnya.
Ia menceritakan surat undangan untuk Kelurahan Harjamukti yang belum terdistribusikan sebanyak 17.603 surat suara.
Baca juga : Partai Kebangkitan Bangsa Daftarkan 590 Bakal Caleg DPR ke KPU
Tak hanya warga Kecamatan Cimanggis, warga Kecamatan Tapos juga mengalami hal yang sama.
Sejumlah warga Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok mengaku belum menerima surat undangan pencontrengan dari KPPS Kelurahan Cimpaeun.
Ketua KPPS Kelurahan Cimpaeun, Hermy Auliani mengatakan Formulir C undangan seharusnya sudah berada di KPPS tingkat kelurahan pada H-7. Namun baru hari Minggu ini didistribusikan.
Baca juga : Nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Tidak Ada dalam Daftar Caleg DPR
Akibat keterlambatan itu, ia khawatir KPPS hanya memiliki waktu sangat singkat untuk melakukan distribusi Formulir C undangan ke pemilih.
Sebelumnya Hermy sudah sering menghubungi PPS Kecamatan Tapos menanyakan Formulir C undangan. Pihak PPS Kecamatan Tapos, tambah Hermy, menyebutkan Formulir C undangan belum sampai PPS.
”Jawabannya tunggu dari KPU Kota Depok, jawabannya selalu begitu. Akhirnya baru kami terima hari ini. Dengan waktu mepet ini, pekerjaan lain bisa terganggu,” tambah Hermy.
Baca juga : Hari Kelima Pendaftaran Caleg, Belum Ada Parpol yang Serahkan Nama ke KPU
Menurut Hermy sebagai petugas di tingkat kelurahan, mereka yang langsung berhubungan dengan pemilih. Sementara untuk mendatangi pemilih dan menyampaikan Formulir C undangan, mereka memerlukan waktu.
”Warga sudah sering menanyakan ke kita kenapa Formulir C Undang belum mereka terima,” terang Hermy.
Hermy menambahkan distribusi Formulir C undangan menjadi penting karena pada saat itulah mereka melakukan sosialisasi dimana seorang pemilih harus mendatangi TPS. Di Kelurahan Cimpaeun terdapat 77 TPS. (KG/Z-7)
KEMENANGAN Presiden petahana Recep Tayyip Erdogan dapat memperkuat peran Turki di kancah dunia. Meski demikian kepemimpinannya tidak akan banyak perubahan bagi rakyatnya.
Demonstran di Guatemala kembali menuntut Jaksa Agung dan beberapa jaksa lainnya mundur karena dinilai berupaya menggagalkan putaran kedua pemilihan presiden.
Mantan Presiden AS Donald Trump mengaku memiliki bukti kecurangan dalam pemilihan umum di Georgia.
Pengawalan ketat petugas bersenjata mewarnai pemilihan presiden Ekuador. Warga mengaku takut dengan kondisi saat ini.
Bernardo Arevalo berhasil memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) Guatemala, meski dibayangi sejumlah kasus pidana.
Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi anggota legislatif yang peduli terhadap kondisi masyarakat.
Jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan pertimbangan prioritas untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Keputusan itu buntut dari kasus kematian George Floyd, yang disebabkan tindakan brutal anggota kepolisian di Minneapolis.
Keputusan ini menyusul tindakan pemerintah Hong Kong, yang mendiskualifikasi empat legislator oposisi atas tuduhan membahayakan keamanan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved