Heru Budi Mau Kasih Warga Kampung Bayam Rusun Baru, Sahroni: Aneh Banget

ANGGOTA DPR asal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ahmad Sahroni geram dengan tindakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam menangani persoalan warga Kampung Bayam. Sahroni menilai Heru telah kebijakan yang menzalimi warga tersebut.

"Sejujurnya respons Bapak (Heru) sangat mengecewakan dan zolim karena bapak hanya mengalihkan tanggung jawab saja. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi," ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Januari 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan rencana Pj Gubernur Heru yang akan membuat rumah susun (rusun) di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk warga Kampung Bayam terbilang aneh. 

Baca juga : Polemik Kampung Bayam, Heru Pilih Bangun Rusun Baru

Kenapa aneh? Sebab, saat ini sudah ada Kampung Susun Bayam dan dapat segera diserahterimakan kunci. 

"Aneh banget, kan tinggal serah terima saja. Ada rusun di depan mata, kenapa harus bangun baru? Jadi ini benar-benar Pak Heru nggak ada hati sama warga Jakarta, warga Tajung Priok," terangnya.

Baca juga : Jakpro: Warga Boleh Tempati Kampung Susun Bayam, tapi Ada Syaratnya

Oleh karenanya, politikus Partai NasDem ini mengingatkan Heru bahwa kebijakannya sangat tidak prorakyat. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pemimpin negara sangat prorakyat.

“Bapak ini benar-benar pemimpin yang tidak layak dicontoh. Sangat berbeda dengan motto Presiden Jokowi yang sangat perhatian dan peduli sama masyarakat. Tapi Pak Heru mengabaikan itu," pungkasnya. 

Sebelumnya, Heru berencana membangun rusun baru di Tanjung Priok. Rusun itu ditujukan bagi eks warga Kampung Bayam.

“Saya selaku Pj Gubernur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan yang terbaik buat warga, termasuk warga Kampung Bayam,” kata Heru kepada wartawan di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Heru menuturkan rusun baru diambil sebagai solusi bagi warga eks Kampung Bayam. Hal itu akan dilaksanakan setelah diskusi dengan asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta. (MGN/Z-4)