Flyover Cisauk Rampung, Kado Manis untuk Masyarakat Tangerang

WARGA Kabupaten Tangerang, terutama kawasan BSD, mendapatkan kado istimewa akhir tahun ini. Ini karena flyover Cisauk yang mengurai kemacetan di wilayah itu akan diresmikan penggunaannya. Dengan kehadiran flyover tersebut pergerakan masyarakat di wilayah yang padat dan terkenal dengan macetnya  itu akan terpecahkan. 

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah Effendi mengatakan bahwa saat ini Flyover Cisauk tengah dalam masa uji coba terbatas sejak 24 Desember kemarin. Diharapkan jalan layang ini dapat membantu mengurai kemacetan di area tersebut.

"Secara konstruksi Flyover Cisauk telah siap dan sekarang sedang dilakukan uji coba. Untuk operasi secara penuh direncanakan dilakukan pada Januari 2024. Ini kado manis untuk masyarakat Tangerang sekaligus dari era kepemimpinan Pak Zaki," kata dia.

Baca juga: Kritik Pengadaan Mobil Dinas, PKS: Belum Perlu

Dengan peresmian flyover tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang mencapai target pembangunan infrastruktur jalan sesuai Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Padatnya kendaraan di sekitar lokasi yang membuat macet menjadi alasan pembangunan jalan layang tersebut. Akhirnya pada Oktober 2022, pengerjaan konstruksi mulai dilakukan.

Ahmed Zaki Iskandar atau Bang Zaki, saat menjadi Bupati Tangerang, harus banyak turun langsung untuk mengatasi persoalan di tingkat bawah, terutama saat melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pembebasan lahan. Bahkan, dirinya turun ke lapangan untuk menyelesaikan urusan pembebasan lahan tersebut. Dalam hal ini, Bang Zaki melakukan pendekatan dialog untuk memastikan bahwa proyek ini akan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk diketahui juga, proyek ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang. Flyover Cisauk menjadi satu-satunya jalan layang yang dibangun tanpa menggunakan APBN. "Kita berani investasi. Kita tidak mau setengah-setengah untuk kesejahteraan masyarakat dan akhirnya kita berhasil membangun flyover pertama yang dibangun pakai APBD," kata pria yang juga Ketua DPD Golkar DKI Jakarta ini.

Baca juga: 130 Ton Sampah Dikumpulkan dari Malam Tahun Baru 2024

Atas capaian tersebut, Zaki berharap agar jalan layang ini dapat memberikan kemudahan akses mobilitas untuk masyarakat. Hal ini sekaligus meringankan masyarakat. "Macet kan buat konsumsi bensin jadi lebih tinggi, otomatis pengeluaran bertambah. Dengan ini saya berharap semoga bisa membantu memudahkan masyarakat," tutupnya.

Sebagai informasi, alokasi anggaran pembangunan dan pengadaan tanah untuk Flyover Cisauk sekitar Rp200 miliar. Flyover tersebut diketahui memiliki panjang 1,09 kilometer (km) dengan panjang jembatan 525 meter dan dua lajur masing-masing memiliki lebar 5,5 meter.

Selain Flyover Cisauk, proyek lain yang sedang dibangun ialah Underpass Bitung. Proyek ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dimulai pada pertengahan 2023. Adapun Pemkab Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) juga melakukan pembebasan lahan dengan membayar tanah dan bangunan milik warga seluas 11.259 meter. "Lokasi pengerjaan ini berdekatan dengan gerbang tol (Jakarta-Merak), jadi memang padat. Kami berharap masyarakat bisa bersabar dan mengerti. Harapannya underpass ini bisa mengurai kemacetan," tutur Zaki.

Mantan Bupati Kabupaten Tangerang dua periode itu mengatakan bahwa selama menjabat pihaknya telah menyelesaikan target pembangunan jalan 1.000 km yang tercantum dalam RPJMD 2019-2023. Jika ada perbaikan, ini karena menyesuaikan perubahan tata ruang di Kabupaten Tangerang. Sejumlah jalan pun terus dikebut proses perbaikannya, salah satunya ruas Jalan Raya Prancis hingga Jalan Raya Mauk-Sepatan. Sementara proyek pembangunan jalan yang telah selesai dikerjakan, seperti peningkatan Jalan Curug-Cibinong, Jalan Borobudur Raya hingga Jalan Raya Cukanggalih.

Di sisi lain, Zaki juga menjelaskan tentang jalan rusak yang belum diperbaiki. Kata dia, perbaikan jalan harus mengikuti status yang menentukan jalan itu dikelola. Untuk diketahui bahwa status jalan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Status jalan ini terbagi menjadi lima jenis, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. 

"Status inilah yang penting diketahui oleh masyarakat agar laporan terkait jalan rusak bisa tepat sasaran," kata Bang Zaki. Pasalnya, seringkali ada kekeliruan yang terjadi bahwa masyarakat memprotes kerusakan jalan di depan rumahnya ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota. Padahal status jalan tersebut merupakan jalan nasional yang wewenangnya berada di pemerintah pusat, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (RO/Z-2)