Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjuk Pantas Nainggolan sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Pantas menggantikan Gembong Warsono yang wafat pada 14 Oktober 2023 karena sakit.
Baca juga: Suara Ganjar Ditentukan Oleh Pemilih Loyal PDIP
Pantas mengatakan penunjukkannya sebagai Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta tercantum dalam surat bernomor 22-C/KTPS-DPD/DPP/X/2023. Surat itu berisi tentang penyesuaian struktur dan komposisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2019-2024.
“Iya betul, saya ditunjuk DPP sebagai Sekretaris DPD PDIP DKI untuk menggantikan Pak Gembong yang wafat. Surat penunjukan saya ditetapkan pada 20 Oktober atau sepekan kemudian (Gembong wafat),” kata Pantas lewat keterangan yang diterima, Sabtu (9/12).
Baca juga: Semua Kader Partai Adalah Petugas yang Bekerja untuk Rakyat
Pantas mengatakan, keputusan ini juga memperhatikan rekomendasi Rakernas I sampai IV PDI Perjuangan DKI yang digelar beberapa waktu lalu. Termasuk surat DPD PDIP DKI Jakarta Nomor 425/IN/DPD-DKI/X/2023 tentang Permohonan Pergantian dan Restrukturisasi Pengurus DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
“Memperhatikan juga kutipan akta kematian Nomor 3174-KM-17102023-0045 tertanggal 17 Oktober 20239, atas nama Warsono meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023. Kemudian memperhatikan keputusan rapat pleno DPP PDI Perjuangan,” jelasnya.
Pantas berjanji, akan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan di PDIP DKI Jakarta dengan baik, di tengah tugasnya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Bagi dia, hal ini tidak sulit karena sebelum wafat Gembong juga berstatus sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.
“Tentu saya akan membantu pekerjaan Pak Ketua Ady Widjaja dalam memimpin PDI Perjuangan DKI Jakarta, agar lebih mudah untuk diselesaikan, dan membantu tercapainya tujuan yang diinginkan organisasi dalam melayani rakyat Jakarta,” ungkapnya.
Menurut dia, surat penunjukannya itu telah diteken Ketua Umum Megawati Seokarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Salinan surat keputusan ini juga disampaikan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan; DPC PDIP se-Provinsi DKI Jakarta; PAC PDIP se-Provinsi DKI Jakarta; Pj Gubernur DKI Jakarta; KPU DKI Jakarta; yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan arsip. (P-3)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved