Diprotes Publik karena tidak Layak, PMT di Depok Dihentikan Sementara

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok menghentikan sementara program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ribuan balita. Penghentian tersebut dilakukan menyusul banyaknya kritik terkait PMT yang dibagikan kepada masyarakat dianggap tidak layak.

"Dihentikan selama tiga hari dari 24-26 November 2023," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok Mary Liziawati, Minggu (26/11).

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dengan melibatkan puskesmas, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Baca juga: Viral Menu Cegah Stunting Tak Layak di Depok, Menko PMK: Jangan Main-main Soal Anggaran PMT!

“Selama penghentian tersebut, kami akan evaluasi. Kami lakukan pemantauan kenaikan berat badan balita sasaran, penguatan sosialisasi kepada masyarakat dan kader serta tetap melakukan edukasi Gizi Seimbang dan Pemberian Makan bagi Anak dan Balita (PMBA) kepada pengasuh atau ibu balita,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Depok hanya memberikan menu makanan berupa kuah sup, tahu dan sawi dalam program PMT untuk balita. Menu tersebut dianggap tidak layak karena pemda setempat memperoleh dana penanganan stunting hingga Rp4,4 miliar.

Baca juga: Kejaksaan Negeri Depok Belum Usut Dugaan Korupsi Dana Stunting dan PTM

Salah satu juru masak di Puskesmas Sukamaju Baru, Tapos, mengatakan menu yang diberikan kepada anak balita mengalami potongan biaya Rp10 ribu per porsi. Pihak katering hanya mendapat Rp8 ribu per porsi dari harga semestinya, yakni Rp18 ribu per porsi.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar, Nurhasim, mengatakan Dinkes dan Puskesmas harus mempertanggungjawabkan dana APBN untuk peningkatan gizi dan mengatasi stunting ribuan balita. Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit dana yang digunakan untuk PMT di Depok.

"Penegak hukum harus turun dan periksa pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran tersebut, periksa dari tingkat bawah sampai atas," tandas Nurhasim. (Z-11)