Terindikasi Dikorupsi, DPRD Depok Minta KPK Usut Soal Dana PTM dan Stunting

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok Nurhasim, menduga terjadi mark-up anggaran dalam pemberian makanan tambahan (PMT) pencegahan stunting pada balita di Depok. Seperti diketahui, sebelumnya masalah soal menu PMT di Depok memang sempat viral karena dianggap tidak layak, padahal anggarannya mencapai Rp4,9 miliar.

"Hingga sejauh ini tak jelas berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu balita stunting di Kota Depok yang dibantu APBN Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp4,9 miliar, " kata Nurhasim, Senin (27/11).

Atas indikasi ini, Nurhasim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun kelapangan mengusut mengenai dana PMT di Depok.

"KPK saatnya mengusut dugaan korupsi bantuan Kementerian Kesehatan RI Rp4,9 miliar tersebut, " paparnya.

Baca juga: Diprotes Publik karena tidak Layak, PMT di Depok Dihentikan Sementara

Nurhasim mengingatkan agar validasi data stunting harus lebih detail sesuai dengan By Name dan By Address menggunakan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), jangan hanya menggunakan data sampling.

“Ini tentu sangat penting, supaya tidak terjadi pemutarbalikan fakta, aturan, dan penyimpangan anggaran,” ujarnya.

Dikatakan, salah satunya penyimpangan anggaran pencegahan stunting terjadi pada pembuatan logo yang bergambar Wali Kota Depok Muhammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono pada bungkus PMT. Bahwa seolah-olah bantuan PMT pencegahan stunting pada balita uangnya dari saku mereka, padahal dari APBN.

Baca juga: Keberadaan Juru Parkir Liar di Depok Meresahkan Warga

"Logo PTM bergambar wali kota dan wakil wali kota bernominal Rp10 ribu ini tak boleh ada terpasang pada kotak menu stunting. Karena bukan dari APBD Kota Depok, " tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok Mary Liziwaty mengatakan program PMT mengatasi stunting pada balita telah kembali dilanjutkan setelah tiga hari berhenti tiga hari.

"Terhitung mulai hari ini (27/11) PMT pada balita stunting di Kota Depok dilanjutkan dan akan terus dievaluasi. Hari ini kembali dilanjutkan dengan pengawasan ekstra," katanya.

Disampaikan, pihaknya bakal mengevaluasi PMT yang diberikan kepada balita stunting. Evaluasi itu dilakukan agar PMT yang diberikan kepada balita tetap layak konsumsi.

"Pemberian makanan tambahan sudah dimulai sejak hari ini (27/11), puskesmas sudah siap menghandle pemberian makanan tambahan tersebut," ungkap Mary.

Saat berusaha dikonfirmasi dan dimintai tanggapan terkait adanya dugaan mark-up anggaran yang disebutkan anggota DPRD, dirinya tidak merespon.

(Z-9)