Pemprov DKI Gencarkan Pencegahan Kebakaran di Jakarta

SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiyantoro mendesak agar Pemprov DKI menggalakkan aksi pencegahan kebakaran. Hal ini merespon kejadian kebakaran yang hampir setiap hari terjadi di Ibukota.

Terakhir Rabu (4/10) lalu terjadi kebakaran hebat di lapak pemulung di Kebayoran Lama dekat dengan RSUD Kebayoran Lama yang membuat 200 orang mengungsi.

"Kita selalu fokus pada kuratif tapi kurang fokus pada promotif dan preventifnya. Padahal, kalau promotif dan preventifnya diperkuat, risiko kebakaran dapat ditekan sampai minimal," ungkap Karyatin ditemui Media Indonesia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/10).

Baca juga: Titik Panas Kebakaran Hutan Lahan Sumatra Tembus 1.001 Titik

Contohnya adalah sosialisasi di daerah rawan kebakaran. Dalam sosialisasi tersebut, biasanya petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) akan menempelkan stiker bahaya kebakaran. Langkah ini harus lebih digencarkan.

Kedua, ia meminta Dinas Gulkarmat juga lebih gencar melakukan penertiban instalasi listrik bersama PLN. Sebab, mayoritas kebakaran di Jakarta terjadi disebabkan korsleting listrik.

Baca juga: Berkas Kebakaran Hutan di Gunung Bromo Diserahkan ke Kejaksaan

Apabila ditemukan instalasi yang tidak standar maka pemilik bangunan diminta untuk melaporkan ke PLN agar diminta memperbaiki sambungan agar sesuai standar baik dari alatnya maupun teknis sambungannya.

"Juga bagi pencurian listrik itu harus ada sanksi tegas, jangan tebang pilih. Apalagi saat ini mudah mendapatkan alat-alat seperti itu yang mengakibatkan orang tergiur melakukan jalan pintas," paparnya.

Ia juga meminta agar Dinas Gulkarmat bersama PLN mengecek sambungan listrik di permukiman ilegal. Sebab, permukiman ilegal tersebut mendapatkan sambungan listrik diduga juga secara ilegal.

"Karena namanya mau nyambung listrik kan harus ada KK, KTP, surat IMB dan kepemilikan tanah. Kalau yang seperti itu kan pasti nggak ada," kata politikus PKS itu.

Apabila belum ada jalan untuk menindak bangunan liar dan merelokasi warga ke rusun, maka PLN dan Dinas Gulkarmat diminta untuk memperbaiki sambungan listriknya. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Di samping itu, Dinas Gulkarmat juga diminta untuk mengadakan hydrant atau alat pemadam api yang merata dan memastikan sarana tersebut berfungsi dengan baik. Masyarakat tentunya juga harus dilibatkan dalam penanganan kebakaran sejak dini dengan diberikan edukasi.

"Seperti menggelar simulasi seperti apa kalau ada kebakaran, harus apa yang dilakukan, memakai alatnya. Ini di gedung-gedung juga harus ada yang bertanggung jawab. Karena apa? Oke ada kebakaran dan 'respond time' 5 menit. Tapi kalau tidak diatasi sejak dini, sarana tidak berfungsi misal hydrant nggak ada airnya, 5 menit itu sudah terlambat. Sudah habis," tandasnya. (Z-10)