Sebaiknya Proses Ganti KTP Jakarta Jangan Merepotkan Warga dan Keluarkan Uang

AGENDA penggantian kartu tanda penduduk (KTP) bagi semua warga Jakarta sejalan dengan kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024 semakin santer dan menguat. Karena itu, Pemprov DKI telah memastikan akan ada penyesuaian identitas KTP warga Ibu Kota, saat Jakarta tidak lagi menyandang status DKI. Perubahan ini sehubungan dengan wacana perubahan nama dari DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) usai IKN resmi pindah ke Kalimantan Timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menambahkan, KTP itu pasti berubah dari status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas," lanjut Joko, Senin (18/9).

Walau demikian, katanya, penggantian KTP tersebut masih menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca juga: Siap-siap Warga Jakarta! Ibu Kota Pindah, Seluruh Warga Harus Cetak Ulang E-KTP

Pasalnya, beleid tersebut yang akan menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dan melaksanakan penggantian KTP, lanjut Sekda DKI.

"Nanti kami akan sosialisasi, karena RUU-nya juga sedang dalam proses penyelesaian," kata Joko.

Baca juga: Warga Antri sejak Subuh untuk Pangan Murah, Ini Kata Heru

Dia mengaku perlu membahas wacana penggantian KTP itu dengan berbagai pihak, termasuk dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pemprov DKI Jakarta pun kini tengah menampung usulan untuk tidak perlu melakukan pergantian KTP warga saat Ibu Kota Negara sudah berpindah ke Kalimantan Timur nantinya.

Jangan dipersulit warga kendati rencana penggantian KTP warga Jakarta pada 2024 sudah hampir pasti dilaksanakan. Sejumlah pihak berharap hal tersebut jangan sampai merepotkan warga.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A Sarana, mengatakan, penggantian KTP DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta berpotensi membuat warga repot. Pasalnya, warga harus bisa meluangkan waktu untuk mendatangi kelurahan dan mencetak ulang kartu identitasnya.

Hal itu pada akhirnya juga akan membuat petugas kelurahan kewalahan melayani warga yang diwajibkan mengganti KTP DKI dengan DKJ.

"Warga Jakarta akan kerepotan karena mereka harus meluangkan waktu untuk proses pergantian KTP," ujar William.

"Pihak kelurahan juga akan kesulitan bahkan kewalahan dalam melayani warga yang membludak hanya untuk sekadar mengganti nama DKI Jakarta di KTP," lanjutnya. (Ssr/Z-7)