Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memiliki peta jalan atau 'roadmap' dalam hal pengendalian pencemaran udara.
Dengan hadirnya peta jalan yang jelas, maka Pemprov DKI akan memiliki target-target terukur yang disertai dengan langkah kebijakan yang harus dilakukan guna menangani polusi udara.
Dengan demikian, kinerja Pemprov DKI dalam mengatasi polusi udara bisa diukur berdasarkan capaian target dalam peta jalan tersebut.
Baca juga : Pemprov DKI Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara, Ini Tugasnya
"Saya pikir membutuhkan pertama semacam roadmap. Jadi ada tahapan-tahapan," kata Pantas saat dihubungi, Selasa (5/9).
Menurut dia, dengan adanya peta jalan, Pemprov DKI pun harus terus-menerus konsisten melakukan berbagai langkah untuk mengatasi polusi udara. Sehingga, pengentasan polusi udara tidak hanya secara periodik dan kasuistis seperti yang sedang terjadi saat ini.
Baca juga : Masker Bedah Bisa Jadi Pilihan Saat Udara tidak Sehat
"Juga yang perlu adalah konsistensi," ujarnya.
Menurut dia, di atas kertas, Pemprov DKI sudah memahami apa yang harus dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Namun, ia menegaskan harus ada tahapan serta indikator tertentu di mana langkah ekstrem diperlukan guna mengurangi polusi udara semakin buruk.
Peta jalan juga berfungsi mendorong berbagai pihak guna turut berkontribusi dalam pengurangan polusi udara.
"Emisi dari dulu sudah kita, tapi kan stop gitu aja. Jadi ini saya pikir harus terus dilakukan. Seiring dengan waktu siapa tahu suatu ketika apakah izin-izin tertentu bisa dicabut," tukas politikus PDIP itu. (Z-5)
Kemudian ada teknologi sensor supaya tahu kapan zona merah. Selain itu, ada truk embun sudah dilakukan di kota-kota Tiongkok.
DINAS Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan WRI Indonesia secara resmi memperkenalkan tiga peralatan pemantau kualitas udara baru bertaraf reference-grade.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya-upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dari buruknya kualitas udara di Jakarta.
Kondisi air dan udara, terutama di Ibu Kota Jakarta, yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Polusi udaranya memburuk dan masuk dalam kategori tidak sehat.
Anggota Komisi D Fraksi PSI, Justin Adrian mengatakan Pj Heru dianggap memandang remeh polusi udara yang menyebabkan banyak penyakit khususnya Iritasi Saluran Pernapasan Atas (ISPA)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved