Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mengatakan Pemprov DKI perlu membuat strategi jangka panjang terkait penanganan polusi udara di Ibu Kota. Menurutnya penerapan WFH bagi ASN hanya sebatas solusi jangka pendek.
"Itu bentuk dari solusi jangka pendek dan tidak terlalu signifikan karena jumlah ASN Pemprov DKI hanya sekitar 2.500 orang, sedangkan pergerakan orang di Jakarta bisa mencapai 25 juta jiwa setiap harinya. Faktanya macet masih terjadi, polusi tak berkurang," jelasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (25/8).
Politikus PSI itu memandang peru ada peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Itu perlu dibarengi dengan kelayakan dan kesiapan transportasi tersebut.
Baca juga: Dishub DKI: WFH ASN Kurangi Lima Persen Kemacetan Jakarta
"WFH tentu berdampak pada ekonomi, masyarakat harus terus bergerak agar ekonomi tetap stabil, Transportasi massal adalah jalan solusi terbaik saat ini. Maka Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah pusat unuk meningkakan mutu transportasi massal di DKI," jelasnya.
Jika kendaraan listrik hari ini digembar-gemborkan, sambung Eneng, maka harusnya yang paling diutamakan adalah transportasi publik berbasis listrik.
Baca juga: WFH ASN DKI Dievaluasi Pekan Depan
"Bukan beralih ke kendaraan pribadi berbasis listrik, tapi masyarakat beralih ke transportasi publik yang berbasis listrik," jelasnya.
Pemprov juga punya pekerjaan rumah untuk menjangkau masyarakat di daerah penyangga dengan feeder.
"Saya melihat pemprov DKI perlu memperbanyak feeder busway berbasis listrik yang nantinya menjadi pilihan warga untuk memobilisasi diri," jelasnya.
Terakhir, Pemrov DKI perlu mengaktifkan kembali mikro trans untuk menjangkau para warga yang tak bisa menjangkau TransJakarta.
"Jika sudah menjadi kebiasaan warga menggunakan transportasi publik yang berkualitas, maka akan menjadi kultur, dan udara bersih menjadi warisan bagi anak cucu kita kelak," tutupnya. (Z-6)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan menerapkan sistem tiga hari kerja. Jika, ia terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024.
Denmark menjadi negara terbaik bagi pekerja jarak jauh.
Untuk melakukan fungsi pengawasa dan penegakan aturan di tengah pandemi covid-19, terlebih kasus covid-19 sedang naik.
Saat hujan turun tentu akan membuat lalu lintas di DKI Jakarta semakin semrawut. Ini juga berdampak pada tingkat stres masyarakat.
Novita Natalia dari Bicara Udara setuju bahwa adanya pilihan kerja secara hibrida mampu mengurangi polusi udara di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji wacana pemberlakuan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama rangkaian KTT ASEAN ke-43 di Jakarta berlangsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved