Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mengatakan Pemprov DKI perlu membuat strategi jangka panjang terkait penanganan polusi udara di Ibu Kota. Menurutnya penerapan WFH bagi ASN hanya sebatas solusi jangka pendek.
"Itu bentuk dari solusi jangka pendek dan tidak terlalu signifikan karena jumlah ASN Pemprov DKI hanya sekitar 2.500 orang, sedangkan pergerakan orang di Jakarta bisa mencapai 25 juta jiwa setiap harinya. Faktanya macet masih terjadi, polusi tak berkurang," jelasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (25/8).
Politikus PSI itu memandang peru ada peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Itu perlu dibarengi dengan kelayakan dan kesiapan transportasi tersebut.
Baca juga: Dishub DKI: WFH ASN Kurangi Lima Persen Kemacetan Jakarta
"WFH tentu berdampak pada ekonomi, masyarakat harus terus bergerak agar ekonomi tetap stabil, Transportasi massal adalah jalan solusi terbaik saat ini. Maka Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah pusat unuk meningkakan mutu transportasi massal di DKI," jelasnya.
Jika kendaraan listrik hari ini digembar-gemborkan, sambung Eneng, maka harusnya yang paling diutamakan adalah transportasi publik berbasis listrik.
Baca juga: WFH ASN DKI Dievaluasi Pekan Depan
"Bukan beralih ke kendaraan pribadi berbasis listrik, tapi masyarakat beralih ke transportasi publik yang berbasis listrik," jelasnya.
Pemprov juga punya pekerjaan rumah untuk menjangkau masyarakat di daerah penyangga dengan feeder.
"Saya melihat pemprov DKI perlu memperbanyak feeder busway berbasis listrik yang nantinya menjadi pilihan warga untuk memobilisasi diri," jelasnya.
Terakhir, Pemrov DKI perlu mengaktifkan kembali mikro trans untuk menjangkau para warga yang tak bisa menjangkau TransJakarta.
"Jika sudah menjadi kebiasaan warga menggunakan transportasi publik yang berkualitas, maka akan menjadi kultur, dan udara bersih menjadi warisan bagi anak cucu kita kelak," tutupnya. (Z-6)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
POLRI mengimbau instansi pemerintahan dan perkantoran swasta untuk menerapkan kebijakan WFH pada Selasa, 1 Juli 2025, guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat perayaan HUT Bhayangkara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada perusahaan untuk menerapkan work from home (WFH) bagi karyawan bila terjadi banjir di hari kerja.
Bila anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,3 miliar tersebut sudah habis, maka Pemprov DKI sudah siap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan menerapkan sistem tiga hari kerja. Jika, ia terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024.
TNI telah menyiapkan berbagai atraksi dan kegiatan menarik yang dapat dinikmati masyarakat di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.
Surat tersebut diperuntukkan bagi seluruh ASN dan peserta didik pada satuan pendidikan di sebanyak 205 sekolah yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved