Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan kerja dari rumah atau Work from Home (WFH) ASN DKI minggu depan.
Menurut dia, terlalu dini jika evaluasi itu dilakukan hari ini.
"Ya nanti kita evaluasi, tidak apa-apa. Baru empat hari suruh evaluasi. Nanti seminggu, Senin (28/8) saya evaluasi," kata Heru di Jakarta Barat, Rabu (23/8).
Sementara itu, ia menegaskan setiap kepala SKPD hingga wali kota harus mengawasi betul mekanisme WFH bagi ASN DKI.
Baca juga: Jakarta Masih Macet di Tengah Penerapan WFH, Pj Gubernur: Jangan Salahkan Pemda
"Saya bisa video call. Jadi saya minta wali kota, 'Pak Wali Kota Jakarta Barat, mana yang work from home?' Misalnya kepala bagian ekonomi. Kita bisa video call kamu di mana? Di rumah," ujarnya.
Sementara itu, menurut dia kebijakan WFH bagi ASN DKI memang belum menyumbang penurunan polusi udara yang signifikan. Sebab, jumlah ASN DKI yang WFH hanya sekitar 25 ribu orang jika maksimal dijalankan.
Namun, masih ada karyawan swasta dan ASN pemerintah pusat yang belum menjalankan WFH tersebut. Untuk itu, ia meminta agar upaya penurunan polusi udara bisa dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pihak.
Baca juga: ASN DKI Terbiasa WFH Karena Pandemi
"Ya jangan salahin Pemda. Maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25.000 (pegawai). Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta (orang) loh, sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi di atur sendiri," tegasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan ketentuan WFH bagi ASN DKI Jakarta sebanyak 50%. Hal ini ditujukan untuk mengurangi polusi udara dan mempersiapkan KTT ASEAN.
Penerapan WFH ini dimulai pada Senin (21/8) kemarin hingga 21 Oktober mendatang. (Z-6)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved