Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
CAMAT Setiabudi Iswahyudi mengungkapkan pihaknya berupaya agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu selama pemberlakuan kerja dari rumah atau Work from Home (WFH) di lingkungan Pemprov DKI.
Iswahyudi mengatakan, di internal pegawai Kecamatan Setiabudi hanya dua orang per hari yang melaksanakan WFH.
"Kalau di internal kecamatan kan sedikit. Hanya 10 orang. Itu hanya dua yang WFH. Jadi digilir supaya pelayanan tetap berjalan," tutur Iswahyudi saat dihubungi Media Indonesia, Senin (21/8).
Baca juga: Puan Minta Aturan WFH di DKI Didukung Kebijakan Daerah Penyangga
Sementara itu, ada satuan pelaksana di bawahnya masing-masing seperti Bina Marga, Sumber Daya Air, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) hingga PTSP yang mengatur sendiri jalannya WFH untuk pegawai di bawah satuan tersebut.
Ia menegaskan, pelayanan ke masyarakat pun tidak terganggu karena pengaturan WFH sudah pernah dijalankan saat pandemi covid-19.
Baca juga: ASN 50% WFH, Badan Kepegawaian DKI Lakukan Pengawasan Ketat
"Umumnya masyarakat ke sini untuk mengurus izin dan nonizin seperti mengurus IMB, perekaman data identitas kependudukan, sampai mengurus akta," tuturnya. (Z-6)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terapkan WFH setiap Jumat bagi ASN sesuai kebijakan pusat. Pejabat struktural dan layanan publik tetap bekerja normal.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan diterapkan secara fleksibel.
Pramono Anung menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI akan dikawal dengan pengawasan ketat.
Permukiman liar di bantaran rel Senen kembali disorot. Pemerintah pusat dan DKI Jakarta menyiapkan relokasi guna mengatasi masalah hunian tak layak.
Berdasarkan hasil pengecekan melalui aplikasi e-KDO, kendaraan dengan ciri yang dilaporkan dipastikan bukan milik Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menerapkan kebijakan WFA bagi ASN pada 25-27 Maret 2026 sesuai arahan pusat. Meski fleksibel, Pramono menegaskan ini bukan tambahan libur
MEMASUKI periode musim kemarau 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta penurunan kualitas udara kembali meningkat di berbagai wilayah Indonesia. BMKG inagatkan polusi
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian polusi udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah.
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Aktivitas membakar sampah merupakan salah satu pemicu utama memburuknya polusi di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
Penelitian terbaru mengungkap polusi udara telah ada sejak Kekaisaran Romawi Kuno.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved