Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan jajaran berhasil mereduksi atau menurunkan angka kemacetan di Jakarta sekitar lima persen.
"Kami sudah melakukan evaluasi. Volume lalu lintas hari Selasa kemarin turun sekitar lima persen. Artinya, pelaksanaan WFH ini cukup efektif ditinjau dari pengurangan trafik kemacetan berdasarkan arus lalu lintas kendaraan yang kami pantau," ungkap Syafrin, di Jakarta, Rabu (23/8).
Menurut dia, angka penurunan kemacetan tersebut didapatkan berdasarkan hasil survei dan evaluasi Dishub DKI secara keseluruhan mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.
Baca juga: Bertemu Asosiasi Perusahaan Swasta, Heru Negosiasikan WFH Selama KTT ASEAN
"Kami baru lihat dari sisi penurunan volume kendaraan, dengan trafik yang biasanya melintas 1.000 kendaran, sekarang ini menurun sekitar lima persen," ujarnya.
Syafrin menambahkan, meski penurunan kemacetan tersebut belum terlalu besar, tetapi kebijakan bekerja dari rumah untuk ASN diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan yang sama demi kepentingan warga Jakarta umumnya.
Baca juga: Buruknya Polusi Udara Jadi Isu Global
"Memang jika dilihat populasi jumlah ASN di Jakarta, total yang beraktivitas itu dari pegawai pemerintah pusat dan daerah sekitar lima persen. Ini sudah digabung dengan pusat," lanjutnya.
Syafrin mengatakan, kebijakan WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI berlaku hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan itu hanya berlaku bagi para ASN dengan kategori staf atau pendukung. Adapun bagi ASN yang bertugas di bidang pelayanan langsung kepada masyarakat, kebijakan WFH ini tidak berlaku. (Ssr/Z-7)
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Diharapkan dengan WFH bisa menekan biaya penggunaan air, Listrik dan alat tulis kantor (ATK).
Selain mempertimbangkan penerapan WFH, Pemkot Cirebon juga sedang mempertimbangkan berbagai program untuk melakukan efisiensi anggaran.
POLRI mengimbau instansi pemerintahan dan perkantoran swasta untuk menerapkan kebijakan WFH pada Selasa, 1 Juli 2025, guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat perayaan HUT Bhayangkara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada perusahaan untuk menerapkan work from home (WFH) bagi karyawan bila terjadi banjir di hari kerja.
Bila anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,3 miliar tersebut sudah habis, maka Pemprov DKI sudah siap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan menerapkan sistem tiga hari kerja. Jika, ia terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved