Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan jajaran berhasil mereduksi atau menurunkan angka kemacetan di Jakarta sekitar lima persen.
"Kami sudah melakukan evaluasi. Volume lalu lintas hari Selasa kemarin turun sekitar lima persen. Artinya, pelaksanaan WFH ini cukup efektif ditinjau dari pengurangan trafik kemacetan berdasarkan arus lalu lintas kendaraan yang kami pantau," ungkap Syafrin, di Jakarta, Rabu (23/8).
Menurut dia, angka penurunan kemacetan tersebut didapatkan berdasarkan hasil survei dan evaluasi Dishub DKI secara keseluruhan mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.
Baca juga: Bertemu Asosiasi Perusahaan Swasta, Heru Negosiasikan WFH Selama KTT ASEAN
"Kami baru lihat dari sisi penurunan volume kendaraan, dengan trafik yang biasanya melintas 1.000 kendaran, sekarang ini menurun sekitar lima persen," ujarnya.
Syafrin menambahkan, meski penurunan kemacetan tersebut belum terlalu besar, tetapi kebijakan bekerja dari rumah untuk ASN diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan yang sama demi kepentingan warga Jakarta umumnya.
Baca juga: Buruknya Polusi Udara Jadi Isu Global
"Memang jika dilihat populasi jumlah ASN di Jakarta, total yang beraktivitas itu dari pegawai pemerintah pusat dan daerah sekitar lima persen. Ini sudah digabung dengan pusat," lanjutnya.
Syafrin mengatakan, kebijakan WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI berlaku hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan itu hanya berlaku bagi para ASN dengan kategori staf atau pendukung. Adapun bagi ASN yang bertugas di bidang pelayanan langsung kepada masyarakat, kebijakan WFH ini tidak berlaku. (Ssr/Z-7)
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
POLRI mengimbau instansi pemerintahan dan perkantoran swasta untuk menerapkan kebijakan WFH pada Selasa, 1 Juli 2025, guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat perayaan HUT Bhayangkara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada perusahaan untuk menerapkan work from home (WFH) bagi karyawan bila terjadi banjir di hari kerja.
Bila anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,3 miliar tersebut sudah habis, maka Pemprov DKI sudah siap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan menerapkan sistem tiga hari kerja. Jika, ia terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024.
TNI telah menyiapkan berbagai atraksi dan kegiatan menarik yang dapat dinikmati masyarakat di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved