Buruknya Polusi Udara Jadi Isu Global

BURUKNYA kualitas udara di wilayah Jakarta menjadi perbincangan hangat di publik beberapa waktu terakhir. Menanggapi itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan, masalah polusi bukan hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga di lingkup global.

“Polusi bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga masalah global di kota-kota besar lainnya,” kata perempuan yang akrab disapa Rerie itu di Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/8).

Berdasarkan pemantauan di Air Quality Index sendiri, Jakarta diketahui menempati posisi nomor satu sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hal ini, menurut Rerie disebabkan oleh banyak hal, di antaranya musim kemarau dan industri yang berkembang.

Baca juga: Penanganan Polusi Harus Disesuaikan dengan Kondisi Daerah

“Akibatnya gangguan kesehatan terjadi. Setiap kali berhadapan dengan kemarau panjang, kita berkutat dengan polusi. Setiap tahun selalu ada isu yang sama dan kita terus menerus berhadapan, membicarakan, tidak pernah secara khusus memahami apa yang terjadi,” beber Rerie.

Ia menegaskan, hangatnya pembahasan mengenai polusi udara saat ini bisa menjadi momentum untuk memahami dan berbenah untuk menjadikan Indonesia sebagai kota yang bersih dan sehat.

Baca juga: Kasus ISPA tidak Naik Tajam, Dinkes DKI Nilai Polusi Udara belum Darurat

“Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebetulnya proses monitoring semua pihak, bagaimana pelibatan publik agar secara aktif dapat menjalani masalah yang ada agar kebijakan strategis bisa terlaksana dengan baik dan berdampak pada kehidupan masyarakat,” pungkas Rerie.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Erni Pelita Fitratunnisa mengakui, saat ini kualitas udara di Jakarta memang dapat dikatakan tidak sehat. Namun, berdasarkan pengukuran yang dilakukan DLH Jakarta pada hari Rabu (23/8) pukul 14.00 WIB di lima stasiun pengukur kualitas udara, menunjukkan bahwa indeks kualitas udara di empat lokasi berada di bawah 100, kecuali Jakarta Timur yang berada di angka 105.

“Di Jakarta Timur sendiri ada beberapa aktivitas yang memengaruhi hasil pengukuran. Misanya dalam radius 300 sampai 350 kilometer, ada home industri yang bahan bakarnya menggunakan arang. Kedua, di sana sebelumnya ada kegiatan pembangunan jalan. Jadi ada debu, dan sebagainya. Itu turut berpengaruh dalam pengukuran kualitas udara,” beber dia.

Selain dari aktivitas manusia, sumber emisi juga sangat dipengaruhi oleh faktor meteorologi dan geografis seperti arah angin, suhu dan cuaca. Umumnya, pada Mei sampai Agustus kualitas udara cenderung memburuk karena konsentrasi polusi meningkat. Tapi akan membaik pada September sampai Desember karena sudah memasuki musim penghujan.

“Dari hasil inventori emisi, diambil kesimpulan bahwa 44% polusi udara di Jakarta sangat dipengaruhi oleh transportasi. Disusul industri energi sebesar 31%, selanjutnya 10% manufaktur dan 14% perumahan lalu 1% komersial,” beber dia.

Beberapa upaya telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak lama. Diantaranya dengan peremajaan dan uji emisi kendaraan umum, penerapan ganjil genap, penerapan tarif parkir, pembatasan usia kendaraan dan uji emisi kendaraan pribadi, peralihan transportasi, peningkatan kenyamanan dan fasilitas pejalan kaki, pengendalian sektor industri, penghijauan sarana dan prasarana serta energi terbarukan.

“Kemudian kami juga diminta oleh BPK untuk menyusun rencana terkait dengan pencemaran udara. Rencana aksi ini kemudian ditetapkan menjadi suatu strategi pengendalian pencemaran udara yang nanti akan menjadi keputusan gubernur. Saat ini masih dalam proses penandatanganan PJ gubernur,” bebernya.

Selain itu, beberapa respon cepat yang diambil saat ini di antaranya dengan melakukan penanaman pohon di lima wilayah kota, penerapan WFH untuk ASN Pemprov DKI Jakarta, pengoperasian 100 unit bus listrik pada 2023 dan penggunaan armada listrik secara berkala sebagai kendaraan dinas pemprov serta mewajibkan ASN pemprov DKI menggunakan transportasi publik minimal satu hari setiap minggu. (Ata/Z-7)