Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
FRAKSI PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menyampaikan surat usulan pembentukan panitia khusus (pansus) Jakarta International Stadium (JIS). Surat telah diserahkan kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
"Sudah kita kirim. Kemudian, saya juga sudah diminta pimpinan fraksi untuk berkomunikasi dengan Ketua DPRD," ujar Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo saat dikonfirmasi, Rabu (26/7).
Rio menjelaskan urgensi pembentukan pansus JIS adalah karena adanya persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 serta rencana JIS menjadi home base klub sepak bola Persija.
Baca juga: Erick Pastikan Pembenahan JIS Sesuai Surat FIFA
"Yang paling trending itu soal sarana dan prasarana, yang paling kentara kan soal rumput misalnya, modifikasi jenis rumput dan medianya," jelasnya.
Rio menilai pembentukan pansus ini juga untuk memastikan seluruh fasilitas penunjang JIS telah sesuai standar. Sebab, ia khawatir peristiwa berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur kembali terulang.
"Jadi itu hal-hal yang menjadi ruang lingkup isu yang mungkin berkaitan dalam tanda kutip harus dipansuskan," tuturnya.
Baca juga: Pastikan Renovasi JIS Tepat Waktu, Heru : Target Sebelum Piala Dunia
Lebih lanjut, Rio menyerahkan sepenuhnya kepada fraksi untuk menunjuk anggota yang akan ditempatkan dalam pansus. Apabila pansus tersebut disetujui.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tidak sependapat dengan Fraksi PDIP yang mendorong pembentukan pansus JIS. Dia mempertanyakan urgensi pembentukan pansus dalam menelusuri pembangunan JIS.
"Saya tanya dulu dong urgensinya apa? Kalau semua permasalahan dibuat masalah ya tidak akan selesai," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, 12 Juli 2023 lalu.
Pras, sapaan akrab Prasetyo, menjelaskan pemerintah pusat telah membantu memperbaiki beberapa sarana dan prasaran JIS yang belum baik. Dia berharap bantuan dari pemerintah pusat tidak dipolitisasi demi kepentingan tertentu.
"Jangan dimasukin ke area politik lagi, jadi harus clear untuk kepentingan Piala Dunia U-17," terang dia. (Z-1)
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan pihaknya akan tetap mengajukan pembuatan Panitia Khusus (Pansus) Jakarta International Stadium.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved