Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta tidak lagi melanjutkan proyek pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.
Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono tegaskan pihaknya tidak lagi melanjutkan karena terkendala biaya dan nilai investasi yang tinggi.
"(ITF tidak dilanjut) iya. Ya kita kan enggak sanggup ya," kata Heru pada wartawan saat meninjau Proyek RDF di Bantargebang, Jawa Barat, Selasa (27/6).
Baca juga: Pj Gubernur Jakarta Ganti Nama Program DP Nol Rupiah
Menurutnya nilai investasi dan besaran Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) ITF yang terlalu besar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghentikan proyek ITF dan memilih untuk membangun proyek RDF.
"Ya investasi bisa lebih dari Rp 5 triliun, terus Pemda DKI bukan tidak mau, bagus-bagus semua konsep-konsep itu bagus, ITF RDF bagus bagus, tapi sekali lagi Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee," ujarnya.
Baca juga: KLHK Akui Pengelolaan Sampah di Indonesia Ketinggalan Jauh dari Eropa
Pemprov DKI Jakarta sudah mengalokasikan PMD (Penyertaan Modal Daerah) untuk pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara, kepada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp577 miliar.
"Ya nanti (alokasi PMD) dibahas dibicarakan lebih lanjut oleh Pak Sekda, itu gampang," ucapnya.
Heru mengatakan pihaknya juga akan membangun RDF di dua lokasi lainnya, yaitu di daerah Rorotan dan Pegadungan yang direncanakan akan dimulai pada 2024.
"Sekali lagi kami Pemda tidak henti-hentinya menyelesaikan sampah. Berikutnya kita akan membangun RDF di dua tempat lainnya di Rorotan dan Pegadungan," ucapnya. (Far/Z-7)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
UMJ membantah keras isu ‘mahar aksi’ dalam demonstrasi BEM soal sampah Tangsel. Kampus menilai tudingan tersebut menyesatkan dan tidak berdasar.
Mulai pekan ini, setiap KK yang sebelumnya menerima dua galon air mineral per minggu, kini akan mendapatkan empat galon air secara rutin selama satu bulan ke depan.
Wali Kota Tangsel memastikan pihaknya telah mengamankan kesepakatan pembuangan sampah ke wilayah Cileungsi untuk mengurai penumpukan.
Dalam tuntutannya, BEM UMJ mendesak Wali Kota Tangsel bertanggung jawab atas terjadinya penumpukan sampah, khususnya di wilayah Ciputat dan sekitarnya.
Darurat sampah Tengerang dan Tangsel disebut pengamat sebagai bukti dari kegagalan tata kota dan pengelolaan sampah dalam jangka panjang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved