KLHK Akui Pengelolaan Sampah di Indonesia Ketinggalan Jauh dari Eropa

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui pengelolaan sampah di Indonesia masih tertinggal jauh dengan banyak negara di Eropa. Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB 3 KLHK Novrizal Tahar mengungkapkan hal itu tidak terlepas dari begitu terlambatnya kemunculan undang-undang mengenai pengelolaan sampah di Indonesia.

"Denmark sudah punya UU sampah sejak 1700. Kita baru punya UU pengelolaan sampah di 2008. Kita tertinggal jauh berabad-abad," kata Novrizal dalam acara bertajuk Arah Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Adipura, Rabu (14/6).

Selain itu, negara Eropa telah memiliki konsep waste to electricity sejak 1931. Sementara, Indonesia baru mengusungnya pada 2021.

Baca juga: Viral, Perempuan Pengendara Mobil Buang Tiga Karung Sampah di Pinggir Kali

"Kalau ada yang bilang Indonesia urusan sampahnya belum selesai, itu memang benar. Kita negara besar dengan 514 kabupaten/kota. Kapasitasnya tidak sama di setiap wilayah. Semua wilayah tidak memiliki kapasitas seperti Jakarta dan Bogor," kata dia.

Kendati demikian, Novrizal bahwa upaya pengelolaan sampah di Indonesia berada pada jalur yang benar dan telah berbuah hasil. Misalnya saja mengenai aturan pembatasan plastik sekali pakai. Sudah ada ratusan pemerintah daerah yang menerapkannya. Kemudian, tingkat recycling Indonesia juga tinggi, bahkan jauh di atas Singapura.

Baca juga: Warga Sumsel Diajak Hilangkan Budaya Buang Sampah Sembarangan

"Singapura itu pengeloaan sampah mereka 100%, tapi retribusi warganya bisa Rp500 ribu sampai Rp700 ribu per bulan. Recycling rate mereka juga baru 2% sampai 3%. Sampah mereka dikumpul, angkut dan buang masuk ke waste to electricity. Di sini ada yang kita banggakan dari gerakan sosial kita," beber dia.

Selain itu, socioenterpreneur yang tumbuh dengan baik dan mulai masifnya RDF yang dibangun di berbagai kota. Hal itu, kata Novrizal, membuat Indonesia menjadi negara yang paling on the track dalam pengelolaan sampah di ASEAN.

"Kita tidak perlu inferior dengan negara lain, apalagi kalau mau bandingkan negara kita dengan negara seperti Mesir, itu mereka jauh sekali tertinggal. Memang kita belum sempurna, tapi sudah on the track. Ini yang perlu kita dorong untuk dilakukan percepatan," tuturnya.

Ia juga menyatakan bahwa adanya penghargaan Adipura menjadi pendorong bagi daerah untuk melakukan pengelolaan sampah dengan optimal. Hal itu terbukti, saat 2020 dan 2021 Adipura tidak diadakan, tempat pembuangan akhir open dumping meningkat jadi 70%.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah senantiasa memiliki semangat untuk memenuhi persyaratan kota Adipura, yakni menyusun Jakstrada, mengelola sampah di atas 70%, melakukan control landfill dan menciptakan banyak ruang terbuka hijau.

"Saya ingin menyatakan bahwa kegiatan Adipura ini masih belum sempurna. Tapi Adipura ini punya power yang sangat kuat untuk mendorong semua daerah mengelola sampah dengan baik," tandasnya. (Z-11)