Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian menilai gelaran Formula E gagal mengajak masyarakat menggunakan kendaraan listrik.
"Saya kira itu terlalu sederhana, naif kalau berfikir Formula E memancing warga beralih ke kendaraan listrik," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (13/6).
Pasalnya, tujuan Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan Formula E, salah satunya adalah mendorong warga beralih ke kendaraan berbahan bakar listrik sehingga polusi udara berkurang.
Baca juga: Formula E Kurang Maksimal, DPRD akan Evaluasi Sebelum 2024
Namun, upaya itu justru terkesan mengabaikan pembenahan lain yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta seperti memperbanyakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengaturan sanksi parkir liar, hingga pembatasan kendaraan bermotor.
"Tidak lupa Pemprov juga harus konsisten dan serius menindak pelaku industri yang memproduksi polusi berlebih," jelas dia.
Bukan hanya itu, untuk harga mobil listrik sendiri masih terbilang sangat mahal. Dia berdalih, jika tujuannya hanya ingin membudayakan kendaraan listrik, Pemprov bisa menempuh cara pemberian insentif untuk pemilik kendaraan listrik.
Baca juga: 100 Ribu Pengunjung Datang ke Ancol Saat Formula E
"Yang bisa mendorong kendaraan bermotor ya insentif dengan pajak yang murah kemungkinan ada intensif lainya. misalkan kalau parkir kendaraan bisa lebih murah," jelas dia.
Dia berharap Pemprov Jakarta memiliki terobosan baru untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.
Sebelumnya, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang dirilis Senin (12/6), ada tujuh jenis bahan pencemaran atau polutan yang diteliti.
Sumber terbesar bahan pencemaran atau polutan SO2 (Sulfur dioksida) berasal dari sektor industri sebesar 61,96% atau 2,637 ton, lalu pembangkit listrik sebesar 25,16% atau 1,071 ton, dan disusul sektor transportasi 11,58% atau 493 ton.
Sedangkan untuk polutan NOx (Nitrogen oksida), CO (Karbon monoksida), PM10 (partikulat), PM2,5 (Partikulat matter), BC (Karbon Hitam), dan Non-methane volatile organic compounds (NMVOC) didominasi berasal dari sektor transportasi.
Sektor transportasi tersebut mendominasi dalam polutan NOx Sebanyak 72,4% atau 76.793 ton, polutan CO sebanyak 96,36% atau 28.371 ton, polutan PM10 sebanyak 57,99% atau 5.113 ton, polutan PM2,5 sebanyak 67,04% atau 5.257 ton, polutan BC sebanyak 84,48% atau 5.048 ton, dan polutan NMVOC sebanyak 98,5% atau 19.936 ton.
Selain sektor transportasi, penyumbang polutan CO terbesar di Jakarta yakni pembangkit listrik sebanyak 1,76% atau 5.252 ton, lalu disusul sektor industri sebanyak 1,25% atau 3.738 ton, kemudian perumahan sebanyak 0,59% atau 1.774 ton, dan komersial sebanyak 0,03% atau 90 ton. (Z-1)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Tim panitia turnamen balap Formula E telah bergerak cepat melakukan survei jalanan di Jakarta lantaran bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula E pada tahun 2020 mendatang.
Sudah ada kesepakatan antara Anies Baswedan dan panitia penyelenggara Formula E, tapi belum ada tindak lanjut pembahasan tentang hal ini secara teknis.
Dua skema lintasan Formula E yang berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat tidak tepat. Pasalnya, wilayah tersebut vital dan harus dibebaskan dari kegiatan yang bukan bersifat kenegaraan.
Polisi belum melakukan kajian rencana lintasan untuk Formula E
Penyediaan trek balapan membutuhkan komitmen penuh dari Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, trek balapan Formula E menggunakan sirkuit jalan raya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Achmad Firdaus, menegaskan pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved