Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MABES Polri diminta segera melaksanakan sidang etik terhadap Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Pasalnya, kasus pidana keduanya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Kompolnas sudah mendorong agar sidang Kode Etik Profesi Polri bagi Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo segera dilaksanakan, mengingat kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap," kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti saat dikonfirmasi, Kamis (1/6).
Poengky mengatakan saat ini Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sedang melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Teddy Minahasa. Sidang etik Teddy dalam proses banding. Teddy memutuskan banding setelah dirinya dipecat tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Baca juga : Irjen Napoleon Tak Dipecat, Kompolnas: Win-win Solution
"Kita tunggu dan berharap sidang etik Napoleon dan Prasetijo Utomo akan segera dilaksanakan, mengingat jika tidak segera diselenggarakan sidang etik, akan dianggap sebagai diskriminasi perlakuan bagi yang lain," ujar Poengky.
Tak hanya itu, Poengky mengatakan Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo juga masih menerima gaji selama berstatus sebagai anggota Polri. Gaji keduanya dibayarkan oleh negara.
"Padahal tindak pidana yg mereka lakukan telah terbukti mencoreng nama baik institusi. Kami melihat tidak ada hambatan dalam penyelenggaraan sidang kode etik tersebut," jelas Poengky.
Baca juga : Kompolnas: Masa Jabatan Napoleon Lebih Lama Dibanding Brotoseno dan Pinangki
Irjen Napoleon Bonaparte yang merupakan mantan Kadiv Hubinter Polri divonis 5 bulan dan 15 hari penjara karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias M Kece. Jenderal polisi bintang dua itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
Napoleon juga divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta dalam kasus menerima suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Ia dinilai terbukti menerima uang senilai 370.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi.
Sementara itu, Brigjen Prasetijo Utomo yang merupakan mantan Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri diputus Mahkamah Agung (MA) hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atas kasus menyuruh melakukan pemalsuan surat dalam rangka melindungi terpidana cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Hukuman itu lebih rendah dari putusan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjatuhkan vonis penjara padanya selama 3 tahun dan 6 bulan. (Z-3)
Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) digelar Polda Jawa Tengah secara maraton dalam kasus pembunuhan anak kandung hasil hubungan dengan seorang wanita,
Truno mengatakan, istri eks Kapolres Ngada dan dua ahli itu hadir langsung di ruang sidang.
Fajar disidang etik dan dipidana buntut melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur serta mengonsumsi narkoba.
Kompolnas mendorong Polri untuk meneruskan ke proses pidana agar menjerat warga sipil yang juga terlibat dalam penyuapan ini.
Sanksi yang diberikan oleh Majelis KKEP telah disesuaikan dengan perbuatan masing-masing pelanggar.
Anam tak memerinci ke-21 saksi. Namun, dia menyebut dalam struktur cerita kasus ini tidak hanya melibatkan anggota kepolisian. Namun, juga warga sipil yang perannya lebih dominan.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menyebut ada tiga lokasi penting yang menjadi kunci untuk mengungkap misteri di balik kematian diplomat Kemenlu
Ketiga lokasi itu telah ditelusuri penyidik Polda Metro Jaya. Maka itu, ia mendorong polisi segera merilis kasus kematian Diplomat Arya Daru ke publik.
Kompolnas pun ikut turun tangan untuk menyelidiki kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayuan, berikut temuan Kompolnas
Kompolnas belum bisa memerinci lebih jauh isi kresek tersebut.
Kompolnas menyebut penyidik Polda Metro Jaya telah bekerja secara profesional dan transparan menangani kasus kematian diplomat Kemenlu
Anam juga menjelaskan, pihaknya melakukan pengecekan kondisi kamar, plafon, saluran air, kasur dan posisi kunci karena posisi kunci sangat krusial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved