Proyek Sodetan Kali Ciliwung Kebijakan tidak Populis untuk Kepentingan Besar

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membenarkan setiap kebijakan yang tidak populis memiliki risiko tersendiri. Tapi, kebijakan yang tidak populis justru memiliki manfaat tergolong relatif besar. Salah satu kebijakan non-populis dimaksud yakni pembangunan Sodetan Kali Ciliwung. Imbas pembangunannya, sejumlah keluarga harus direlokasi.

"Memang semua itu ada risiko yakni memindahkan warga kan ada risikonya. Kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Tapi kan ini untuk kepentingan yang lebih besar," lanjut Heru di lokasi pembangunan Sodetan Kali Ciliwung.

Heru menyebutkan, pihaknya kini mengebut untuk percepat pembebasan lahan Sodetan Kali Ciliwung.

"Kita kan malu terus ditagih Pemerintah Pusat soal pembebasan tanah yang terkadang babaliut dengan pemilik tanah bersaudara tidak sepaham,” ungkap Heru.

Baca juga: Banjir Parah di Jaktim akibat Normalisasi dan Sodetan belum Selesai

Saat ditanya apakah sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak memiliki beban politik saat menggarap program yang berhubungan dengan warga, Heru menjawab, semua program kerja memiliki aturan mengikatnya.

Dia mencontohkan, jika terdampak pembangunan proyek, warga akan direlokasi ke rumah susun. "Jika ada sengketa, ada aturannya. Sengketa, kami titipkan haknya dia dikonsinyasi. Kami jalankan semuanya," kata Heru, di Jakarta, Selasa (23/5).

Baca juga: Dinas SDA Tegaskan Pembebasan Lahan Sodetan Kali Ciliwung Wewenang Pusat

Dia menambahkan peraturan yang mengikat sebuah program pun disampaikan kepada masyarakat. Heru menegaskan, jika tidak disampaikan kepada masyarakat, sebuah program justru bakal jalan di tempat. Khususnya menyangkut rencana proyek sampai masalah pembebasan lahan.

Heru menyebutkan, sedikitnya 59 bangunan liar digusur demi proyek Sodetan Kali Ciliwung. Saat disinggung mengenai pujian dari Presiden Joko Widodo atas progres proyek Sodetan Kali Ciliwung lebih lancar setelah Pemprov DKI dipimpin Heru, dia hanya tersenyum.

Heru juga mengungkap ada tiga perintah Jokowi untuk pembangunan DKI Jakarta. Soal mengatasi kemacetan, penanganan banjir dan polusi udara tingkatannya jauh melebihi ambang batas. (Ssr/Z-7)