Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membenarkan setiap kebijakan yang tidak populis memiliki risiko tersendiri. Tapi, kebijakan yang tidak populis justru memiliki manfaat tergolong relatif besar. Salah satu kebijakan non-populis dimaksud yakni pembangunan Sodetan Kali Ciliwung. Imbas pembangunannya, sejumlah keluarga harus direlokasi.
"Memang semua itu ada risiko yakni memindahkan warga kan ada risikonya. Kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Tapi kan ini untuk kepentingan yang lebih besar," lanjut Heru di lokasi pembangunan Sodetan Kali Ciliwung.
Heru menyebutkan, pihaknya kini mengebut untuk percepat pembebasan lahan Sodetan Kali Ciliwung.
"Kita kan malu terus ditagih Pemerintah Pusat soal pembebasan tanah yang terkadang babaliut dengan pemilik tanah bersaudara tidak sepaham,” ungkap Heru.
Baca juga: Banjir Parah di Jaktim akibat Normalisasi dan Sodetan belum Selesai
Saat ditanya apakah sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak memiliki beban politik saat menggarap program yang berhubungan dengan warga, Heru menjawab, semua program kerja memiliki aturan mengikatnya.
Dia mencontohkan, jika terdampak pembangunan proyek, warga akan direlokasi ke rumah susun. "Jika ada sengketa, ada aturannya. Sengketa, kami titipkan haknya dia dikonsinyasi. Kami jalankan semuanya," kata Heru, di Jakarta, Selasa (23/5).
Baca juga: Dinas SDA Tegaskan Pembebasan Lahan Sodetan Kali Ciliwung Wewenang Pusat
Dia menambahkan peraturan yang mengikat sebuah program pun disampaikan kepada masyarakat. Heru menegaskan, jika tidak disampaikan kepada masyarakat, sebuah program justru bakal jalan di tempat. Khususnya menyangkut rencana proyek sampai masalah pembebasan lahan.
Heru menyebutkan, sedikitnya 59 bangunan liar digusur demi proyek Sodetan Kali Ciliwung. Saat disinggung mengenai pujian dari Presiden Joko Widodo atas progres proyek Sodetan Kali Ciliwung lebih lancar setelah Pemprov DKI dipimpin Heru, dia hanya tersenyum.
Heru juga mengungkap ada tiga perintah Jokowi untuk pembangunan DKI Jakarta. Soal mengatasi kemacetan, penanganan banjir dan polusi udara tingkatannya jauh melebihi ambang batas. (Ssr/Z-7)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved