Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
AKTIVIS Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melontarkan jawaban menohok kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait tudingannya soal politik identitas kepada Anies Baswedan. Natalius Pigai menegaskan bahwa justru PDIP lah pelaku politik identitas sesungguhnya.
"Kalau Hasto bilang Anies Politik Identitas karena Agama Islam maka saya mau bertanya dan menguji kecerdasan Hasto dan orang PDIP. PDIP selalu mendukung Capres dari Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah, apakah itu bukan politik Identitas? Silakan Jawab!" ungkapnya melalui cuitan akun Twitter @NataliusPigai, seperti dikutip, Selasa (23/5).
Cuitan ini kemudian mendapat respon dari pengamat politik Burhanudin Muhtadi.
Baca juga : Blak-blakan! PKS Sebut Politik Identitas Bagian Agenda Setting Pemerintah
"Kebetulan mengajar matkul politik identitas di FISIP UIN. Memilih berdasar kesamaan identitas itu tidak dilarang. Yang tidak boleh adalah orang lain yang berbeda identitas dianggap tidak punya hak yang sama dengan dirinya, baik dalam hal dipilih atau memilih, atau hak-hak dasar lainnya," kata Burhanudin.
Baca juga : Politik Identitas dari Hary Tanoe
Namun menurut Pigai hal tersebut sama saja dengan praktek yang selama ini dilakukan oleh PDIP.
"Kalau mengikuti logika begini pun kita bisa ajukan pertanyaan, apakah kalau Anda bukan orang Jawa lantas PDIP berani mengusung Anda sebagai Calon Presiden? Coba saja jawab!" timpal Pigai.
Maka menurut dia PDIP tidak perlu lagi mencap seakan-akan tidak mempraktekan politik identitas padahal sesungguhnya PDIP sendiri adalah juga pelakunya. "Stop sudah tuduh orang lain karena sesungguhnya PDIP adalah pelaku politik identitas di negara ini. Dari dulu sampai sekarang PDIP selalu mendukung Capres orang JAWA," tegas Pigai.
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tak terima Bacapres PDIP Ganjar Pranowo disindir bakal capres (Bacapres) Partai NasDem, Anies Baswedan. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto balas dengan menyinggung soal Politik Identitas.
Menurut Hasto, lari pagi yang dilakukan bacapresnya itu sebagai upaya untuk mengenal seluruh masyarakat. Mulai dari budayanya, mata pencaharian, kehidupan yang dijalani, hingga aspirasi.
“Ciri dari PDIP adalah pemimpin itu mengakar ke bawah dengan prestasi, dengan kinerja yang baik, sehingga kritik tentu hal-hal yang bebas disampaikan dalam sistem demokrasi kita,” ujar Hasto. (Z-8)
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
ANIES Baswedan turut menjadi salah satu tokoh ternama yang melayat Ibrahim Sjarief Assegaf. Sosok Ibrahim, suami Najwa Shihab meninggal dunia pada Selasa, (20/5) siang.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli meminta agar tak ada lagi politik identitas di Pilkada Jakarta.
Buku ini membahas populisme Islam yang sering dijadikan komoditas politik untuk kepentingan individu, kelompok atau golongan hingga kekuasaan.
Pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno menggelar rapat tim sukses (timses) perdana di posko pemenangan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (15/9).
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar jangan sampai ada politik identitas di gelaran Pilkada 2024.
Dalam Pemilu 2024, ujaran kebencian dan hoaks jauh menurun tapi diganti kategori lain yaitu netralitas aparat dan penggunaan sumber daya publik untuk memenangkan calon tertentu.
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu dan juga para pendukung untuk tidak menggunakan agama sebagai lelucon politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved